Author: Admin 21

  • Ingat! Penghasilan Kos-kosan Tidak Terutang PPh Final Pasal 4 ayat (2)

    Ingat! Penghasilan Kos-kosan Tidak Terutang PPh Final Pasal 4 ayat (2)

    Ditjen Pajak (DJP) menyebut penghasilan wajib pajak yang diterima dari usaha kos-kosan atau indekos tidak termasuk dalam penghasilan yang dikenakan tarif PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34/2017, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya, tidak terutang PPh Pasal 4 ayat […]

  • Sri Mulyani Cs Siapkan Rumus Mudah Hitung Pajak Gaji Pegawai

    Sri Mulyani Cs Siapkan Rumus Mudah Hitung Pajak Gaji Pegawai

    Otoritas pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, tengah melakukan sosialisasi pengaturan penerapan tarif efektif rata-rata (TER) untuk perhitungan pemungutan dan pemotongan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan atau PPh 21 yang lebih mudah. Selama ini, skema pemotongan dan pemungutan PPh 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja terbilang kompleks karena adanya penerapan tarif pajak progresif, […]

  • Rasio Pajak Kembali ke Posisi Single Digit

    Rasio Pajak Kembali ke Posisi Single Digit

    Rasio pajak Indonesia tahun ini berpotensi turun dari tahun sebelumnya. Tahun 2022, rasio pajak atau tax ratio Indonesia sudah kembali berada di posisi dobel digit, yakni 10,41%. Tapi, Kementerian Keuangan memperkirakan, rasio pajak tahun ini bakal turun lagi. Salah satu faktor penyebab turunnya rasio pajak tahun ini adalah indikator tax bouyancy yang melemah. Tax buoyancy […]

  • Dear Wajib Pajak, Ini Langkah ‘Sat Set’ Validasi NPWP dan NIK

    Dear Wajib Pajak, Ini Langkah ‘Sat Set’ Validasi NPWP dan NIK

    Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan banyak manfaat yang dapat diterima masyarakat seusai melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Di antara manfaat tersebut, yaitu kemudahan layanan administrasi. Namun, jika wajib pajak tidak melakukannya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan konsekuensi yang ditanggung, yakni kesulitan mengakses seluruh layanan pajak secara digital. […]

  • Menkeu Sri Mulyani Kembalikan Uang Wajib Pajak Rp280 Triliun, untuk Apa?

    Menkeu Sri Mulyani Kembalikan Uang Wajib Pajak Rp280 Triliun, untuk Apa?

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat pengembalian uang wajib pajak dalam bentuk restitusi sepanjang tahun lalu mencapai Rp280,41 triliun. Jumlah pengembalian ini naik 42,99 persen year-on-year (yoy) dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi restitusi terbesar. “Realisasi restitusi per jenis pajak didominasi oleh restitusi PPN Dalam Negeri sebesar Rp223,83 triliun atau tumbuh 69,60 persen yoy,” ujar Direktur […]

WhatsApp WA only