Author: Admin 21
-

Pengawasan WP Bakal Terdampak Coretax System, Ini Kata Dirjen Pajak
danya integrasi compliance risk management (CRM) dan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (coretax system) akan memperkuat pengawasan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (10/1/2023). Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan dengan adanya CRM dan coretax system yang baru, otoritas berupaya agar pengawasan terhadap wajib pajak lebih mudah. Cakupan pengawasan juga bisa lebih banyak dibandingkan […]
-

Bos Pajak Pastikan Kelompok Ini Bebas PPh, Semua Dipermudah!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan mempermudah proses pengembalian pemotongan penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dan UMKM yang omzetnya tak sampai melebihi Rp 500 juta. Secara prinsip, sebetulnya bagi wajib pajak orang pribadi UMKM yang selama ini membayar PPh dengan tarif final 0,5% sesuai dengan PP 23 tahun 2018, diberikan insentif berupa batasan omzet […]
-

DJP Siapkan SKB bagi WP OP UMKM yang Omzetnya Belum di Atas Rp500 Juta
Ditjen Pajak (DJP) tengah menyiapkan mekanisme pemotongan pajak, khusus bagi wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) UMKM yang omzetnya belum melebihi Rp500 juta. Bila omzetnya belum melebihi Rp500 juta, wajib pajak orang pribadi UMKM dapat menunjukkan surat keterangan bebas (SKB) kepada pemotong agar tidak dipotong PPh final. “Secara prinsip mekanisme pemotongan dan pemungutan jalan, kecuali […]
-

Ditjen Pajak Rancang Skema Pajak Orang Pribadi Berlaku 1 Januari 2024, Seperti Apa?
Kementerian Keuangan sedang merancang pengaturan penerapan tarif efektif rata-rata (TER) untuk menghitung pemungutan dan pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan atau PPh 21. Format pajak baru ini diberi nama core tax dan direncanakan berlaku pada 1 Januari 2024 mendatang. “Pada 1 Januari 2024 kita akan meluncurkan sistem administrasi yang baru. Namanya core tax, […]
-

Pemerintah Ingin Ada Tarif Efektif PPh Pasal 21, Ini Kata Dirjen Pajak
Pemerintah tengah menyiapkan RPP Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan dari Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan yang memuat ketentuan mengenai penetapan tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pemberlakuan tarif efektif diusulkan untuk mempermudah penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemotong pajak. Selama ini, penghitungan dalam skema pemotongan PPh Pasal 21 […]
WA only