Author: Admin 21
-

Kejar Pajak Rp 1.718 Triliun, Insentif di PEN Dipermanenkan
Pemerintah menargetkan penerimaan pajak mencapai Rp 1.718 triliun dalam APBN 2023. Salah satu upaya untuk menggenjot penerimaan negara dengan menjadikan kebijakan pajak yang sebelumnya hanya ada pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi kebijakan permanen. “Dalam konteks konteks pemulihan ekonomi tahun 2020 sampai 2022 pajak sudah memerankan peran yang sangat signifikan. Pada tahun 2023 pajak dituntut melakukan […]
-

5 Objek yang Bebas Pajak Penghasilan Natura, Berikut Daftarnya
Pemerintah memungut pajak penghasilan (PPh) natura dan/atau kenikmatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mulai semester II-2023. “Paling tidak pemotongan natura akan dimulai semeter II supaya bisa kami sampaikan ke masyarakat sekitar 3-6 bulan, jadi lebih tenang dan mudah,” ungkap Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam media briefing di […]
-

Sat Set! Ini Cara Mudah Hitung Pajak Penghasilan Terbaru
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperkenalkan tarif efektif rata-rata (TER) untuk perhitungan pemungutan dan pemotongan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan atau PPh 21. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo pun telah merancang mekanisme penghitungan pemotongan pajak karyawan terbaru yang akan dipungut perusahaan. Mekanismennya adalah TER × Penghasilan Bruto untuk masa pajak selain masa pajak […]
-

Dear Karyawan, Ada Perhitungan Pajak Penghasilan Baru Lho!
irektorat Jenderal Pajak (DJP) tengah menyusun format baru penghitungan pemungutan dan pemotongan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan atau PPh 21. Format penghitungan ini memanfaatkan tarif efektif rata-rata (TER). Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, tujuan penggunaan format perhitungan TER ini untuk memudahkan menyederhanakan perhitungan serta mempermudah para wajib pajak untuk menghitung PPh 21 yang […]
-

DJP Bakal Tunjuk Pihak Ketiga Pungut Pajak Aset Kripto
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan bakal menunjuk pihak ketiga untuk memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan aset kripto. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2022 yang merupakan turunan dari UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). “Dalam pasal 32 UU HPP ada ketentuan bahwa […]
WA only