Author: Admin 21
-
Ingat, Rumah dengan PPN DTP Tak Boleh Dipindahtangankan Selama 1 Tahun
Rumah tapak dan satuan rumah susun (rusun) yang dibeli dengan memanfaatkan fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) tidak boleh langsung dipindahtangankan. Larangan pemindahtanganan tersebut tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e PMK60/2025. Berdasarkan pasal tersebut, larangan pemindahtanganan berlaku selama 1 tahun sejak penyerahan rumah tapak atau satuan rusun. “PPN terutang atas penyerahan […]
-
Tanpa Berita Acara Serah Terima, PPN Rumah Tak Ditanggung Pemerintah
Masyarakat tidak dapat menikmati fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) apabila pengusaha kena pajak (PKP) tidak mendaftarkan berita acara serah terima (BAST) rumah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 60/2025, penyerahan rumah yangmendapatkan PPN DTP harus dibuktikan dengan BAST sejak 1 Juli hingga 31 Desember 2025. Nanti, BAST itu harus didaftarkan PKP ke aplikasi milik Kementerian Perumahan […]
-
Baru Dikukuhkan sebagai PKP, Kapan Mulai Buat Faktur Pajak?
Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak memberikan penjelasan terkait dengan kapan pengusaha yang baru dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) mulai membuat faktur pajak dan melaporkan SPT Masa PPN. Kring Pajak menjelaskan pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP memilikikewajiban untuk melaporkan SPT Masa PPN setiap masa meskipun pada masa tersebut tidak ada transaksi atau […]
-
Sri Mulyani Tegaskan 2026 Tak Ada Pajak Baru dan Kenaikan Pajak, Fokus Perkuat Kepatuhan Wajib Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, pemerintah tidak akan menerapkan tarif pajak baru untuk meningkatkan pendapatan negara pada 2026. Meskipun target penerimaan pada pada 2026 direncanakan sebesar Rp 2.357,71 triliun atau meningkat 13,5 persen dari outlook penerimaan pajak 2025 yang sebesar Rp 2.076,9 triliun. “Kebutuhan negara dan bangsa begitu banyak maka pendapatan negara terus ditingkatkan […]
-
Prabowo Diminta Tak Tambah Pajak yang Jadi Beban Masyarakat
Gelombang aksi demonstrasi terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air dalam beberapa waktu terakhir. Atas kondisi tersebut, Presiden Prabowo Subianto diharapkan membuat sejumlah kebijakan. Manajer Riset dan Pengetahuan The Prakarsa Roby Rushandie menyampaikan sejumlah masukan sebagai langkah konkret pemerintah ke depan. Salah satunya, pihaknya mendorong agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto segera melakukan reformasi fiskal. “Untuk […]
WA only