Author: Admin 21
-

Menunggu Implementasi Kebijakan Pajak Karbon
Implementasi kebijakan pajak karbon masih suram. Hingga kini, pemerintah belum memastikan masa berlaku pajak karbon setelah dua kali penundaan di 2022. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pajak karbon bukan merupakan instrumen fiskal untuk mendongkrak penerimaan negara. Menurutnya, pajak karbon merupakan komitmen pemerintah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca di tahun 2060. Suahasil mengatakan, Undang-Undang […]
-

Sri Mulyani Tetapkan Barang Bebas Pajak, Apa Saja?
Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan sejumlah barang bebas pajak. Hal ini ditetapkan dalam insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diputuskan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor, PP Nomor 49 Tahun 2022 merupakan aturan turunan dari Undang-Undang […]
-

Tata Cara Permohonan Sertel Atas Nama Sendiri, Simak Lagi Aturannya
Ditjen Pajak (DJP) kembali mengingatkan kuasa wajib pajak yang menandatangani SPT dan bukti potong untuk menggunakan sertifikat elektronik (sertel) atas nama sendiri mulai 1 Januari 2023. Hal tersebut diatur dalam Perdirjen Pajak PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan atau Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi. Bagi […]
-

Banjir Cuan! Penerimaan Pajak Sudah 110 Persen dari Target 2022
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyebut bahwa penerimaan pajak telah mencapai 110 persen dari target 2022. Hal tersebut memperkuat pernyataan Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan bahwa penerimaan memang telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun ini. Hal tersebut disampaikan oleh Misbakhun melalui cuitan di akun Twitternya, @MMisbakhun pada Senin (19/12/2022). Dia menyebut bahwa target penerimaan pajak […]
-

Asik! Masuk Kategori Ini, Boleh Tak Bayar Pajak ke Negara
Pemerintah memberikan kelonggaran kepada beberapa kelompok masyarakat atas kewajiban perpajakan. Bahkan ada yang sengaja dikecualikan dari kewajiban untuk membayar pajak penghasilan (PPh). Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang dikutip CNBC Indonesia, Jumat (15/12/2022), kelompok yang dimaksud adalah para pedagang yang usahanya dijalankan sendiri atau UMKM orang pribadi. Contohnya, para pedagang warteg, warung kopi dan […]
WA only