Author: Admin 21
-

Pelaku UMKM Diimbau Pakai M-Pajak, Bisa Hitung Omzet Kumulatif Bulanan
Wajib pajak orang pribadi UMKM kembali diimbau untuk memanfaatkan aplikasi layanan seluler M-Pajak. Imbauan ini disampaikan petugas pajak dari KP2KP Sanana di Maluku Utara kepada seorang wajib pajak UMKM yang mengaku kebingungan dengan kewajiban pajaknya secara bulanan. Wajib pajak yang mendatangi kantor pajak tersebut ternyata tidak tahu bahwa mulai tahun ini sudah berlaku UU 7/2021 tentang Harmonisasi […]
-

Skema Perhitungan PPh Final Jual Beli Tanah Bangunan Melalui Cicilan
Penghasilan atas perjanjian pengikatan jual beli tanah dan/atau bangunan yang dibayarkan dengan skema cicilan dikenakan pajak penghasilan (PPh) final setiap dilakukannya pembayaran. Ketentuan tersebut diatur dalam PMK 261/2016. PPh final atas penghasilan dari perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan tersebut terutang pada saat diterimanya sebagian atau seluruh pembayaran. “PPh … terutang pada saat diterimanya […]
-

Proses Izin Praktik Konsultan Pajak Dipercepat, Kini Maksimal 5 Hari
Kementerian Keuangan mempercepat proses permohonan untuk memperoleh izin praktik konsultan pajak. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 175/2022 yang merevisi PMK 111/2014, Sekjen Kemenkeu atau pejabat yang ditunjuk harus memutuskan untuk menyetujui atau menolak permohonan izin dalam waktu paling lama 5 hari. Sementara pada ketentuan lama, DJP memiliki waktu paling lama 30 hari untuk mengeluarkan keputusan. “Atas permohonan, […]
-

Ada Pajak Minimum Global, Indonesia Jaring Masukan dari Negara Lain
Kementerian Keuangan menilai asistensi teknis terhadap rencana implementasi pajak minimum global sangat diperlukan negara berkembang, termasuk Indonesia. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan ketentuan pajak minimum global dalam Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) bakal berdampak besar pada negara berkembang, terutama soal skema insentif. Pemerintah pun terus mencari masukan mengenai rencana implementasi […]
-

Tersedia di Sini! Aturan Lengkap Pajak UMKM 0,5 Persen
Pemerintah melakukan terobosan dengan menerapkan presumptive tax untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak serta tingkat kepatuhan UMKM di Indonesia melalui fasilitas tarif PPh final sebesar 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018. PP 23/2018 menurunkan tarif pajak yang semula 1% menjadi 0,5% dan dikenakan atas peredaran bruto sesuai dengan prinsip presumptive tax, yakni penghitungan nilai pajak terutang berdasarkan indikator selain penghasilan […]
WA only