Author: admin04
-
DJP Siapkan Data WP yang Jadi Sasaran Program Pengurangan & Penghapusan Sanksi Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah menyiapkan langkah untuk mendorong wajib pajak memanfaatkan program pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak hingga 100%. Salah satunya dengan menyiapkan data wajib pajak dari kantor pusat untuk diteruskan ke kantor pelayanan pajak (KPP). Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, seluruh KPP telah memiliki daftar wajib pajak yang menjadi […]
-
WP Punya Utang Pajak Bisa Dicegah ke LN, Ini Syarat Pencabutannya
Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan kondisi yang dapat menyebabkan berakhirnya tindakan pencegahan terhadap penanggung pajak dalam rangka penagihan pajak. Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Timon Pieter mengatakan pencegahan merupakan larangan sementara bagi penanggung pajak tertentu untuk bepergian ke luar wilayah Indonesia. Tindakan ini memiliki jangka waktu tertentu dan dapat berakhir karena jangka waktunya habis atau dicabut […]
-
Ketentuan Pengurangan Sanksi Pajak Diubah, Ini Keterangan Resmi DJP
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan salah satu perubahan utama dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 71/2026 ialah penyesuaian mekanisme pembayaran utang pajak. Dalam peraturan sebelumnya, pembayaran yang dilakukan wajib pajak diperhitungkan secara proporsional antara pokok utang pajak dan sanksi administratif. Sementara itu, melalui PMK 71/2026, pembayaran akan diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi pokok utang pajak. […]
-
DJP: Pengurangan Sanksi dalam PMK 71/2026 Bukan Pemutihan Pajak
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan fasilitas penghapusan atau pengurangan sanksi administratif pajak sebagaimana diatur dalam PMK 71/2026 bukan merupakan kebijakan pemutihan pajak. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif akan diberikan sepanjang wajib pajak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. “Penyempurnaan ketentuan ini bukan merupakan kebijakan pemutihan pajak dan tidak menghapus kewajiban […]
-
Bayar Utang Pajak Kini Dahulukan Pokok Sebelum Denda, Ini Rinciannya
Pemerintah menyempurnakan ketentuan mengenai tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 (PMK-71/2026). Peraturan tersebut merupakan perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 2 Oktober 2026.Salah satu perubahan utama dalam PMK-71/2026 adalah penyesuaian mekanisme pembayaran utang pajak. Jika […]
WA only