Author: admin04

  • Sepi Peminat, Tak Ada Investor yang Mengajukan Insentif Pajak di IKN pada 2025

    Sepi Peminat, Tak Ada Investor yang Mengajukan Insentif Pajak di IKN pada 2025

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat tidak ada satu pun investor yang mengajukan fasilitas tax holiday untuk penanaman modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) sepanjang 2025.  Padahal, pemerintah telah menawarkan insentif pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 100% guna menarik investasi ke kawasan tersebut. Data tersebut tercantum dalam Laporan Keuangan DJP Tahun Anggaran […]

  • Realisasi Penerimaan Negara di Jatim Tembus Rp128,18 Triliun per Juni 2026

    Realisasi Penerimaan Negara di Jatim Tembus Rp128,18 Triliun per Juni 2026

    Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jawa Timur Max Darmawan mengungkap realisasi pendapatan negara di wilayah setempat yang tercatat sebesar Rp128,18 triliun atau mencapai 42,45% dari target APBN sebesar Rp301,96 triliun hingga 30 Juni 2026. “Pendapatan negara ini terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp123,81 triliun atau 41,87% dari target dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar […]

  • Restitusi Pajak Belum Cair, Terbanyak Menumpuk di Wajib Pajak Kaya

    Restitusi Pajak Belum Cair, Terbanyak Menumpuk di Wajib Pajak Kaya

    Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar menjadi unit dengan saldo utang kelebihan pembayaran pendapatan atau utang restitusi pajak terbesar di Indonesia pada 2025. Berdasarkan Laporan Keuangan DJP Tahun 2025 Audited, nilai utang restitusi yang tercatat di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar mencapai Rp 26,38 triliun per 31 Desember 2025.  Angka tersebut […]

  • Kapan SKPKPP dan SPMKP Diterbitkan? Begini Ketentuannya

    Kapan SKPKPP dan SPMKP Diterbitkan? Begini Ketentuannya

    Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024 memuat aturan yang jelas mengenai jangka waktu penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (SKPKPP) dan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP). Sesuai dengan Pasal 157 ayat (4) PMK 81/2024, SKPKPP atas lebih bayar PPh, PPN, PPnBM, pajak penjualan, dan/atau pajak karbon harus diterbitkan maksimal 1 bulan sejak penerbitan produk […]

  • DJP Validasi Hasil Pengumpulan Data dengan 5 Parameter Kualitas

    DJP Validasi Hasil Pengumpulan Data dengan 5 Parameter Kualitas

    Data yang dikumpulkan oleh Ditjen Pajak (DJP) melalui kegiatan pengumpulan data (KPD) akan divalidasi sesuai dengan ketentuan pada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-8/PJ/2026. Validasi data dilakukan melalui validasi kebenaran material dan formal dengan mempertimbangkan 5 parameter dimensi kualitas, yakni completeness, validity, timeliness, uniqueness, dan consistency. “KPD adalah kegiatan yang dilakukan pegawai DJP untuk mengumpulkan […]

WhatsApp WA only