Author: admin04
-

Tagih Tunggakan Rp24,86 Miliar, Kantor Pajak Sita Rekening WP
Kanwil DJP Jakarta Selatan II melalui KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu menyita rekening milik wajib pajak untuk menagih tunggakan senilai Rp24,86 miliar. Penyitaan rekening dilaksanakan terhadap 2 rekening penunggak pajak, yakni PT AG, dengan saldo sebesar Rp33,49 miliar. Penyitaan rekening tersebut menjadi bagian dari upaya penegakan hukum di bidang perpajakan. “Sebelum dilakukan penyitaan, DJP […]
-

DJP Sasar Pajak Google Cs, Siapkan Penguatan Aturan Global Minimum Tax
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memastikan pemberlakuan pengenaan pajak terhadap perusahan digital global seperti Google akan dilakukan melalui skema penerapan Global Minimum Tax (GMT). Ia menegaskan, sebetulnya perusahaaan digital multinasional seperti Google sudah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA), sehingga dimungkinkan untuk dipungut pajaknya. Namun, Bimo menegaskan, untuk implementasi pemungutan pajak […]
-

Jelang Penerapan Pajak Marketplace di Juli 2026, idEA Minta Kejelasan Teknis
Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyatakan siap mematuhi kebijakan pemerintah terkait implementasi pemungutan pajak melalui marketplace yang ditargetkan mulai berlaku pada Juli 2026. Namun, pelaku industri digital masih menunggu penjelasan lebih rinci dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai aspek teknis pelaksanaannya. Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan, pada prinsipnya asosiasi beserta para anggotanya mendukung upaya pemerintah […]
-

DJP Diminta Gali Potensi Pajak dari Ekonomi Digital dan shadow economy
Ditjen Pajak (DJP) akan terus menggali potensi penerimaan pajak dari sejumlah sektor yang selama ini sulit disentuh seperti shadow economy dan ekonomi digital. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan kombinasi langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak ke depannya akan ditempuh dengan mengandalkan coretax system. “Terkait dengan ekonomi informal, seperti underground economy, shadow economy, kemudian target digital ekonomi […]
-

Saat Tarif 0,5% Bukan Lagi Pilihan
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tak bisa dipungkiri sangat mengakar di negara kita. Puluhan juta UMKM telah menjadi penyedia lapangan kerja dan penggerak roda ekonomi. Selama bertahun-tahun pula, pebisnis UMKM menerapkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% yang ditetapkan pemerintah. Nah, bulan lalu, pemerintah melakukan sosialisasi untuk pengaturan perpajakan segmen tersebut. Peraturan Pemerintah (PP) […]
WA only