Author: admin04

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak Kementrian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 5.600 wajib pajak telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak Global Anti Base Erosion (GloBE). Ini merupakan data hingga pertengahan Oktober 2026. Wajib pajak GloBE adalah anggota grup usaha patungan (joint venture groups) di Indonesia yang merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional (PMN) yang tercakup dalam […]

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan kembali bahwa kewenangan menteri keuangan untuk mengatur kompetensi kuasa wajib pajak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat teknis-administratif. Penegasan tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 341/PUU-XXIV/2026. Meski menolak permohonan pengujian ketentuan delegasi dalam Pasal 44E ayat (2) UU KUP s.t.d.d UU HPP, MK menyatakan pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 63/PUU-XV/2017 […]

Terlambat membayar pajak atau menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan dapat membuat wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda maupun bunga. Meski demikian, sanksi tersebut berpeluang dikurangi atau dihapus sepanjang memenuhi ketentuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ada dua mekanisme yang dapat ditempuh, yakni melalui kebijakan relaksasi khusus dari pemerintah dan pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi […]

Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pihaknya masih mempertimbangkan target penerimaan pajak dalam menentukan proyeksi pencairan restitusi pajak hingga akhir 2026. Meski demikian, Bimo tetap memastikan proses pencairan restitusi berjalan sesuai ketentuan dan memperhatikan hak wajib pajak. Untuk itu Ia belum dapat menyampaikan proyeksi pencairan restitusi hingga akhir tahun. Menurutnya, hal tersebut perlu […]

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan manajemen restitusi dijalankan dengan tetap memperhatikan keseimbangan penerimaan negara sekaligus hak wajib pajak. Bimo, saat ditemui wartawan di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Kamis, mengatakan belum bisa memberikan proyeksi nilai pengembalian kelebihan pembayaran pajak hingga akhir 2026. Namun, dia memastikan pengelolaan restitusi harus tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan dan prosedur operasional […]