Author: admin04

  • DJP Kembalikan Kelebihan Pembayaran Pajak Rp198,7 Triliun

    DJP Kembalikan Kelebihan Pembayaran Pajak Rp198,7 Triliun

    Ditjen Pajak (DJP) telah mencairkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi, terutama kepada pelaku usaha di industri padat karya dan UMKM berorientasi ekspor. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto juga menegaskan tidak ada restitusi pajak yang sengaja ditahan hanya demi mendorong penerimaan negara. “Sudah, sudah dikeluarin [restitusi pajak]. Pastinya, industri padat karya dan UMKM berorientasi ekspor kita […]

  • Tarif PPh 35% Jangkau 420.000 WP

    Tarif PPh 35% Jangkau 420.000 WP

    Wajib pajak berpenghasilan jumbo semakin menjadi perhatian otoritas pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat, sekitar 420.000 wajib pajak orang pribadi (WP OP) kini masuk lapisan tarif Pajak Penghasilan (PPh) tertinggi, sebesar 35%. Tarif ini berlaku atas bagian penghasilan kena pajak yang melampaui Rp 5 miliar dalam setahun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat […]

  • Upaya Mengejar Setoran Pajak hingga Akhir Tahun

    Upaya Mengejar Setoran Pajak hingga Akhir Tahun

    Upaya pemerintah mengejar target penerimaan pajak tahun ini masih menghadapi tantangan besar. Dengan waktu yang tersisa hingga akhir tahun, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak perlu mengoptimalkan berbagai strategi untuk menggenjot penerimaan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak akhir September 2026 baru mencapai Rp 1.607,6 triliun. Angka tersebut mencapai 68,2% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan […]

  • BPK Temukan 2 Pelaku Usaha yang Tak Layak Dapat Tax Holiday

    BPK Temukan 2 Pelaku Usaha yang Tak Layak Dapat Tax Holiday

    Melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2026, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan adanya temuan terkait dengan pemberian tax holiday dan tax allowance. BPK menemukan ada 2 pelaku usaha yang memperoleh fasilitas tax holiday dan tax allowance meski sudah berproduksi komersial sejak pengajuan fasilitas. Hal ini timbul karena Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tidak memverifikasi kelengkapan data […]

  • Cara Hitung Pembayaran Pajak dalam Pengajuan Pengurangan Sanksi Diubah

    Cara Hitung Pembayaran Pajak dalam Pengajuan Pengurangan Sanksi Diubah

    Melalui PMK 71/2026, pemerintah merevisi format penghitungan pembayaran pajak ketika wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan, penghapusan, pembatalan di bidang perpajakan, termasuk yang berkaitan dengan PBB-P5L. Berdasarkan PMK 71/2026, wajib pajak harus terlebih dahulu melunasi pokok pajak terutang sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pengurangan sanksi/denda pajak, termasuk untuk PBB-P5L. Artinya, pembayaran pajak diperhitungkan terlebih […]

WhatsApp WA only