Author: admin04
-

PMK 71/2026 Ubah Hitungan Pembayaran Pajak untuk Pengurangan Sanksi
Pemerintah merevisi format penghitungan pembayaran pajak ketika wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (9/10/2026). Berdasarkan PMK 71/2026, wajib pajak harus terlebih dahulu melunasi pokok pajak terutang sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pengurangan sanksi/denda pajak, termasuk untuk PBB-P5L. Artinya, pembayaran […]
-

Ekstensi Diskon Pajak Karyawan demi Daya Beli Kelas Menengah
Rencana pemerintah untuk memperluas cakupan insentif berupa pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) 21 diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat kelas menengah. Meski harus merelakan potensi penerimaan, insentif ini diharapkan bisa memberi daya ungkit kepada konsumsi masyarakat di tengah gejolak pada 2027. Rencana perluasan ‘diskon’ pajak ini menyasar karyawan berpenghasilan di bawah Rp10 juta. Pembahasannya juga sejalan […]
-

Deretan Insentif Pajak 2027: Perluasan Diskon PPh Karyawan hingga PPN Logam Mulia
Pemerintah tengah meramu sejumlah kebijakan insentif pajak yang rencananya disalurkan pada 2027. Sejumlah kementerian/lembaga teknis ikut membahas bersama dengan Kementerian Keuangan untuk menghitung berapa penerimaan yang tak akan dipungut. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memaparkan bahwa salah satu insentif yang disiapkan adalah perluasan sektor pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) 21 untuk karyawan berpenghasilan di bawah Rp10 juta. […]
-

UKP Digelar Terpusat, DJP: Demi Cegah Konflik Kepentingan
Uji kompetensi perpajakan (UKP) dinilai perlu diadakan secara terpusat dalam rangka memastikan independensi dan integritas pengujian. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (7/10/2026). Kepala Subdirektorat Peraturan KUP dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Ditjen Pajak (DJP) Meidijati mengatakan pelaksanaan ujian secara terpusat bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan. “Ini […]
-

Pungutan PPh 22 Seller Sempat Mau Ditunda, DJP Beri Penjelasan
Kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang online (seller) oleh penyedia marketplace sempat akan ditunda karena kondisi perekonomian. Namun, kebijakan tersebut tidak jadi ditunda dan resmi diterapkan pada 1 Oktober 2026. Salah satu alasannya, Ditjen Pajak (DJP) menilai persiapan teknis para penyedia marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 sudah cukup matang. “[Mantan] […]
WA only