Author: admin04
-

DJP Larang Wajib Pajak Rekam Pembahasan SP2DK, Ini Aturan dan Konsekuensinya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat pengawasan kepatuhan wajib pajak dengan melarang perekaman proses penyampaian penjelasan dalam Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang dilakukan secara daring. Ketentuan tersebut digulirkan di tengah upaya pemerintah mengejar target penerimaan pajak 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun. Larangan yang dimaksud diatur dalam Surat Edaran Nomor […]
-

Kejar Target Pajak 2026, DJP Gandeng 165 Wajib Pajak Kelas Kakap
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai memperkuat strategi pengamanan penerimaan pajak tahun 2026 dengan menggandeng 165 wajib pajak kelas kakap yang baru diadministrasikan di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua (KPP WPB Dua). Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepatuhan sekaligus mendukung pencapaian target penerimaan pajak nasional. Sinergi tersebut diwujudkan melalui kegiatan Tax Gathering yang dihadiri […]
-

Kenalkan Minyak Persempit Ruang Fiskal
Pemerintah mulai menyiapkan sejumlah skenario Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia. Meski ruang fiskal diperkirakan semakin terbatas, pemerintah memastikan kondisi APBN tetap aman dan program prioritas, termasuk subsidi energi serta stimulus ekonomi semester II-2026, tetap berjalan. [1, 2, 3, 4] Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kenaikan harga minyak […]
-

Pemerintah Ultimatum Peserta Tax Amnesty
Pemerintah memberi peringatan terakhir kepada wajib pajak peserta Tax Amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang belum merealisasikan komitmen repatriasi aset maupun pengungkapan harta. Pemerintah menetapkan akhir 2026 sebagai batas waktu sebelum pengawasan dan penegakan kepatuhan pajak diperketat mulai awal 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah selama ini telah memberikan berbagai insentif dan […]
-

APBN RI Semester I: Pendapatan Rp 1.459 T-Defisit Rp 196 T
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga semester I 2026 mencapai Rp 196,5 triliun. Realisasi itu setara dengan 0,76% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kinerja fiskal sepanjang semester I 2026 menunjukkan tren semakin menguat. Defisit APBN itu berarti pendapatan negara lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran atau belanja negara. […]
WA only