Author: admin04
-
Catat! Tak Lapor SPT Bisa Berujung Penonaktifan Akses Faktur Pajak
Wajib pajak yang berstatus pengusaha kena pajak (PKP) dapat dilakukan penonaktifan akses pembuatan faktur pajak jika tidak menyampaikan SPT Tahunan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-19/PJ/2025, DJP bisa menonaktifkan akses pembuatan faktur pajak jika PKP tidak melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan kriteria tertentu pada Pasal 2 ayat (2) PER-19/PJ/2025. “Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud […]
-
Lebih dari 1,15 Juta Wajib Pajak Laporkan SPT Tahunan hingga 2 Februari 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat capaian awal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah mencapai 1.150.414 SPT hingga 2 Februari 2026 pukul 06.00 WIB. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, Senin (2/2/2026), mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi […]
-
Pertama Kali Lapor SPT Via Coretax, 300 WP Badan Hadiri Sosialisasi
Sebanyak 300 wajib pajak badan menghadiri sosialisasi aktivasi akun Coretax DJP dan pelaporan SPT Tahunan Badan tahun pajak 2025 yang diadakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang Barat pada 22 Januari 2025. Sosialisasi ini dilaksanakan untuk mempersiapkan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2025 yang jatuh tempo pada 30 April 2026, sekaligus memberikan pemahaman […]
-
Begini Cara Perbarui Data Pemegang Saham WP Badan di Coretax DJP
Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak memberikan penjelasan mengenai tata cara penambahan data pemegang saham sehingga dapat tercantum dalam Lampiran 2 SPT Tahunan Badan. Penjelasan dari Kring Pajak itu merespons pertanyaan dari salah seorang warganet yang mengaku tak memahami cara memperbarui data pemegang saham di Lampiran 2 SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun pajak […]
-
Digitalisasi Pajak lewat Coretax, Pengawasan Jadi Kunci
Pemerintah menyiapkan Coretax administration system sebagai tulang punggung reformasi perpajakan 2026 untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan penerimaan negara. Sistem digital ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan serta mempersempit ruang praktik penyimpangan dalam tata kelola pajak nasional. Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengingatkan, secanggih apa pun teknologi, hasilnya tidak akan maksimal tanpa perubahan mentalitas dan pengawasan yang […]
WA only