Author: admin04
-

QDMTT Tetap Bisa Diaplikasikan Meski G-7 Sepakati Aturan Pajak Ini
Disepakatinya side-by-side system tidak menghalangi Indonesia untuk memberlakukan qualified domestic minimum top-up tax (QDMTT) terhadap entitas konstituen dengan ultimate parent entity (UPE) di AS. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (5/12/2025). Analis Pajak Internasional Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Melani Dwi Astuti menyebut kehadiran side-by-side system mencegah pemberlakuan […]
-

Beragam Insentif Tak Kuat Mendorong Laju KPR
Berbagai insentif telah digelontorkan regulator dan pemerintah ke sektor properti tahun ini. Namun, penjualan rumah masih lesu, ditandai dengan tren perlambatan pertumbuhan kredit kepemilikan rumah (KPR). Bank Indonesia (BI) mencatat KPR perbankan per Oktober 2025 hanya naik 6,77% secara tahunan, melambat dari Desember 2024 yang tumbuh 10,14%. Di saat yang sama, kualitas aset KPR juga […]
-

Pajak P2P Lending dan Kripto Hampir Rp 6 Triliun
Penerimaan pajak dari financial technology (fintech) peer-to-peer (P2P) lending dan aset kripto mencapai Rp 5,95 triliun per Oktober 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Rosmauli menyebut, kontribusi terbesar berasal dari pajak fintech P2P lending sebesar Rp 4,19 triliun. Perinciannya, penerimaan pajak Rp 446,39 miliar pada 2022, Rp 1,1 triliun pada 2023, […]
-

Diskon Pajak 200% Investor IKN, Jadi ‘Ganti Rugi’ Pemangkasan HGU?
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) resmi mengumumkan pemberian insentif fiskal besar berupa super tax deduction hingga 200% bagi investor yang berkontribusi dalam pembangunan fasilitas umum di Ibu Kota Nusantara. Direktur Pendanaan OIKN, Insyafiah, menjelaskan bahwa insentif tersebut dirancang untuk memberikan pengurangan pajak yang sangat signifikan sekaligus mendorong partisipasi sektor swasta dalam percepatan pembangunan IKN. “Skema […]
-

Belanja Negara Harus Ngebut di Awal 2026 untuk Dongkrak Ekonomi dan Penerimaan Pajak
Pemerintah didorong untuk menggeber belanja sejak awal 2026 agar mesin ekonomi langsung berputar kencang. Langkah ini dinilai penting karena pemerintah tidak berencana mengerek penerimaan pajak, sehingga stimulus belanja menjadi tumpuan utama mendorong aktivitas ekonomi. Kepala Makroekonomi dan Riset Pasar Permata Bank, Faisal Rachman, mengatakan percepatan belanja negara pada semester I sangat krusial. Biasanya, belanja memuncak […]
WA only