Author: admin04
-

Ingat! Penghasilan Tak Lebihi PTKP, WP Tak Perlu Lapor SPT Tahunan
Wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya dalam setahun ternyata tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) maka tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan. Pengecualian tersebut telah termuat dalam Pasal 112 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 yang diberlakukan sejak tahun lalu dalam rangka mendukung penyelenggaraan coretax administration system. “Wajib pajak PPh tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) […]
-

Luhut Sebut Lapisan Tarif Pajak Bakal Turun Bertahap
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mendorong reformasi sistem perpajakan berbasis teknologi guna memperluas basis pajak sekaligus membuka peluang penurunan tarif secara bertahap. Reformasi tersebut akan segera dilaporkan Luhut kepada Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan menghadirkan sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel. Luhut menilai bahwa pemanfaatan government technology menjadi kunci untuk memperbaiki tata kelola […]
-

Penghapusan Iuran JKN Bebani Fiskal
Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait penghapusan piutang iuran dan denda iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3. Kebijakan ini bertujuan untuk meredam beban keuangan masyarakat sekaligus memperluas kepesertaan aktif JKN di tengah tantangan akurasi data dan keberlanjutan fiskal. “Rancangan Perpres tersebut […]
-

Belanja Negara Membesar, Risiko Fiskal Menguat
Moody’s memperingatkan bahwa strategi pemerintah Indonesia yang mengandalkan ekspansi belanja publik berisiko menekan fiskal di tengah basis penerimaan negara yang masih lemah. Dalam riset tanggal 5 Februari 2026, Moody’s menilai kemampuan pemerintah memperluas basis pajak belum sebanding dengan rencana belanja, termasuk untuk program sosial berskala besar. Risiko ini kian menonjol mengingat defisit APBN 2025 telah […]
-

Utak-Atik Restitusi Pajak Agar Penerimaan Aman
Pemerintah bakal mengevaluasi kebijakan pengembalian alias restitusi pajak. Salah satu tujuannya adalah untuk mengamankan penerimaan negara. Selama ini, restitusi pajak kerap dijadikan penyebab anjloknya penerimaan pajak oleh pemerintah. Sepanjang tahun 2025, realisasi restitusi pajak mencapai Rp361,14 triliun, naik signifikan mencapai 35,94% year on year (YoY). Lonjakan restitusi tersebut turut menyeret penerimaan pajak neto. Sepanjang 2025, realisasi penerimaan […]
WA only