Author: admin04
-

DJP Masih Teliti SPT Tahunan, Termasuk yang Sengaja Hapus Bupot
Ditjen Pajak (DJP) masih meneliti kebenaran isi SPT Tahunan, termasuk SPT wajib pajak yang terindikasi menghapus data bukti potong (bupot). Karena penelitian terhadap SPT tersebut masih berlangsung, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti belum bisa mengungkapkan hasil yang ditemukan petugas pajak. Menurutnya, penghapusan bukti potong di coretax juga tidak bisa langsung disimpulkan […]
-

Syarat Insentif Pajak 50 Tahun di PFII Masih Digodok
Pemerintah belum menetapkan persyaratan teknis bagi investor yang ingin memperoleh insentif pajak di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) atau financial center. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan ketentuan mengenai nilai minimal investasi yang harus ditanamkan investor di PFII masih dibahas, termasuk syarat untuk memperoleh insentif pajak dengan masa berlaku hingga 50 tahun. “Belum diputuskan sekarang […]
-

PPh Belum Disetor, Notaris Tak Boleh Teken Akta Tanah
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja menggelar sosialisasi kewajiban perpajakan bagi 54 orang anggota Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Buleleng pada 23 Juli 2026. Kepala KPP Pratama Singaraja Farilla Darmadi mengatakan notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) merupakan mitra strategis pemerintah sekaligus garda terdepan dalam mewujudkan kepatuhan perpajakan. “Kepercayaan […]
-

KAI Group Setor Pajak Rp6,98 Triliun pada 2025, Melonjak 66% | Transportasi
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Group menyetor pajak dan penerimaan negara senilai Rp6,98 triliun sepanjang 2025, meningkat 66,05 persen dibandingkan kontribusi sebesar Rp4,20 triliun pada 2024. Kenaikan tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas bisnis perusahaan beserta seluruh entitas anak yang berkontribusi terhadap penerimaan negara dan daerah. Kontribusi Rp6,98 triliun tersebut berasal dari berbagai komponen, meliputi […]
-

Purbaya Ultimatum Peserta Tax Amnesty, Pemeriksaan Pajak Diperketat Mulai 2027
Pemerintah memberikan peringatan terakhir kepada wajib pajak peserta program tax amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang belum memenuhi komitmen repatriasi aset maupun pengungkapan harta. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kesempatan hingga akhir 2026 menjadi batas waktu terakhir bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebelum pemerintah memperketat penegakan kepatuhan perpajakan mulai 2027. Menurut Purbaya, […]
WA only