Author: admin04
-
Restitusi Pajak Belum Cair, Terbanyak Menumpuk di Wajib Pajak Kaya
Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar menjadi unit dengan saldo utang kelebihan pembayaran pendapatan atau utang restitusi pajak terbesar di Indonesia pada 2025. Berdasarkan Laporan Keuangan DJP Tahun 2025 Audited, nilai utang restitusi yang tercatat di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar mencapai Rp 26,38 triliun per 31 Desember 2025. Angka tersebut […]
-
Kapan SKPKPP dan SPMKP Diterbitkan? Begini Ketentuannya
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024 memuat aturan yang jelas mengenai jangka waktu penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (SKPKPP) dan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP). Sesuai dengan Pasal 157 ayat (4) PMK 81/2024, SKPKPP atas lebih bayar PPh, PPN, PPnBM, pajak penjualan, dan/atau pajak karbon harus diterbitkan maksimal 1 bulan sejak penerbitan produk […]
-
DJP Validasi Hasil Pengumpulan Data dengan 5 Parameter Kualitas
Data yang dikumpulkan oleh Ditjen Pajak (DJP) melalui kegiatan pengumpulan data (KPD) akan divalidasi sesuai dengan ketentuan pada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-8/PJ/2026. Validasi data dilakukan melalui validasi kebenaran material dan formal dengan mempertimbangkan 5 parameter dimensi kualitas, yakni completeness, validity, timeliness, uniqueness, dan consistency. “KPD adalah kegiatan yang dilakukan pegawai DJP untuk mengumpulkan […]
-
Omzet Tembus Rp4,8 Miliar Tengah Tahun, Kapan WP Wajib Jadi PKP?
Pengusaha yang omzetnya dalam satu tahun buku telah melebihi Rp4,8 miliar wajib mengajukan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Untuk itu, pengusaha perlu memperhatikan batas waktu pengajuannya. Kring Pajak menjelaskan kewajiban wajib pajak untuk dikukuhkan sebagai PKP timbul jika sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto pengusaha telah melebihi […]
-
DJP Tetapkan 4 Kriteria Wajib Pajak yang Jadi Sasaran Permintaan IBK
Ditjen Pajak (DJP) berwenang meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan (IBK) dalam rangka melaksanakan pengawasan pajak. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Selasa (28/7/2026). Secara umum, permintaan IBK dilakukan oleh DJP dalam rangka memperoleh IBK mengenai orang pribadi atau badan yang tercantum dalam daftar sasaran analisis, daftar sasaran pengawasan, dan […]
WA only