Author: admin04
-

Menguji Coretax, Era Baru Reformasi Pajak
Coretax yang resmi berlaku efektif sejak 1 Januari 2026 menjadi titik balik perubahan sistem fundamental layanan perpajakan nasional. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berupaya meningkatkan kepercayaan publik, sekaligus menumbuhkan kepatuhan sukarela untuk mendongkrak penerimaan negara lewat platform digital terpadu melalui sejumlah fitur revolusioner. Namun, stabilitas sistem dan adaptasi pengguna masih menjadi tantangan. Coretax diluncurkan […]
-

Banyak Oknum Pajak Korupsi, Ini Saran Pembenahan dari Pengamat
Lagi! Kasus korupsi kembali menyeret pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini menegaskan bahwa persoalan integritas di tubuh otoritas pajak masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai upaya pemberantasan pelanggaran di sektor perpajakan tidak boleh berhenti pada praktik suap-menyuap oknum […]
-

SP2DK Diperkuat, Pengawasan Kian Ketat
Pemerintah menaikkan tingkatan pengaturan Surat Permintaan Penjelasan atas Data/Keterangan (SP2DK). Semula, SP2DK hanya diatur melalui surat edaran internal. Kini, SP2DK diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025. Langkah ini menandai ambisi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempertebal fondasi hukum salah satu senjata utama pengawasan kepatuhan, sekaligus memperluas jangkauan bidikannya. Selama ini, SP2DK hanya […]
-

Dirjen Pajak Buka-Bukaan Soal Risiko Kalau WP Tak Aktivasi Coretax
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto kembali membeberkan konsekuensi yang bakal dialami wajib pajak kalau tak kunjung melakukan aktivasi coretax system. Topik soal coretax ternyata masih menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (9/1/2025). Dalam keterangan lisan, Bimo mengingatkan bahwa seluruh pelayanan administrasi perpajakan kini dilaksanakan sepenuhnya melalui coretax system. Karenanya, wajib pajak perlu […]
-

Respons Resmi Ditjen Pajak terkait OTT KPK di Lingkungan DJP
Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan keterangan tertulis mengenai penetapan tersangka oleh KPK pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas perkara dugaan tindak pidana korupsi di Lingkungan DJP. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Rosmauli menegaskan bahwa DJP menghormati dan mendukung penegakan hukum yang dilakukan KPK. Saat ini, diketahui ada 5 tersangka, di mana 3 orang di antaranya […]
WA only