Author: admin04
-

Resmi! Pajak Pedagang Online via Marketplace Ditunda hingga 31 Oktober 2026
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) resmi menunda pemberlakuan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 pedagang online oleh platform lokapasar atau marketplace. Implementasi kebijakan ini baru akan diberlakukan pada 1 November 2026. Implementasi pemungutan PPh pedagang online lewat platform e-commerce ini sudah ditunda lebih dari satu kali. Awalnya, DJP telah menunjuk Tokopedia, Shopee, Lazada […]
-

PMN di Indonesia Perlu Ajukan Status WP GloBE Maksimal September
Wajib pajak yang tercakup ketentuan pajak minimum global atau GloBE rules perlu mengajukan penambahan status sebagai wajib pajak GloBE. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-6/PJ/2026, penambahan status dilaksanakan maksimal 9 bulan setelah berakhirnya tahun pengenaan GloBE pertama. “Permohonan penambahan status sebagai wajib pajak GloBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan […]
-

Separuh Piutang Pajak Tak Tertagih? DJP Bentuk Cadangan Rp 47,42 Triliun
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membentuk cadangan kerugian atas piutang pajak senilai Rp 47,42 triliun hingga akhir 2025. Nilai tersebut setara sekitar 56,7% dari total piutang pajak bruto yang mencapai Rp 83,61 triliun. Berdasarkan Laporan Keuangan DJP Audited Tahun 2025, pembentukan penyisihan tersebut membuat nilai piutang pajak yang masih dinilai berpotensi tertagih atau net […]
-

Ingat! Penghasilan yang Tak Dipungut Marketplace Tetap Terutang PPh
Penyedia marketplace yang telah ditunjuk sebagai pihak lain oleh Ditjen Pajak (DJP) berhak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dengan tarif sebesar 0,5% atas penghasilan pedagang online (seller). Melalui PMK 37/2025, pemerintah memerinci ada 6 jenis transaksi yang penghasilannya tidak dipungut oleh penyedia marketplace. Perlu diingat, atas penghasilan yang diterima oleh seller tersebut tetap terutang PPh […]
-

Menutup Celah Penghindaran Pajak Superkaya Lewat Akses Data Perbankan hingga Kripto
Di tengah target penerimaan yang tinggi, pemerintah semakin memperkaya instrumen dalam menutup celah penghindaran pajak. Salah satunya yakni dengan akses data informasi jasa keuangan hingga kripto untuk meningkatkan pengawasan kepatuhan wajib pajak, tidak terkecuali mereka yang masuk ke kelompok high wealth individual (HWI). Pedoman internal terbaru Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), yakni Surat […]
WA only