Author: admin04

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan fasilitas pengurangan hingga penghapusan sanksi administrasi pajak melalui penerbitan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 pada 8 Oktober 2026. Kebijakan ini memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tertentu, termasuk denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Ketentuan tersebut […]

Menteri keuangan berwenang mengatur batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak. Wewenang ini tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, pembatasan biaya pinjaman di antaranya dilakukan melalui metode perbandingan rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio/DER) yang wajar. “…misalnya melalui metode penentuan […]

Pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas insentif pajak yang telah diberikan selama ini. Hal ini seiring meningkatnya belanja perpajakan di tengah penerimaan pajak yang penuh tantangan. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, memperkirakan nilai insentif perpajakan pemerintah pada 2026 bakal mencapai Rp 576,4 triliun, atau setara dengan 2,24% terhadap produk domestik bruto […]

Fasilitas pengurangan atau penghapusan snaksi administrasi perpajakan yang diberikan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melalui Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA), bukan pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Ditjen Pajak, dalam Buku Panduan PSA, menegaskan bahwa memang ada kaitan terbatas dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Dalam batang tubuhnya, KEP-239/PJ/2026, yang menjadi payung hukum fasilitas tersebut, mencakup […]

Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan wajib pajak yang salah membuat kode billing dapat membatalkannya secara online melalui coretax system. DJP menjelaskan pembatalan kode billing dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan, yakni belum dibayar dan kode billing belum kedaluwarsa atau masih dalam masa berlaku 14 hari sejak diterbitkan. “Pembatalan dapat dilakukan jika kode billing salah masa pajak, nominal, […]