Author: admin04

  • LSM Protes Cukai Tak Naik

    LSM Protes Cukai Tak Naik

    SEJUMLAH Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melancarkan protes kepada pemerintah terkait dengan keputusan pemerintah yang tidak menaikkan tarif cukai rokok tahun 2019. Protes tersebut, misalnya, disuarakan oleh Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT). Komnas PT juga menuntut pemerintah mencabut penundaan kenaikan cukai tembakau. “Presiden tidak harus menunda, tapi harus menyelesaikan kebijakan,” ujar Ketua Umum Komnas PT […]

  • Malaysia Pungut Pajak OTT

    Malaysia Pungut Pajak OTT

    KUALA LUMPUR. Indonesia sepertinya layak meniru Malaysia. Negeri jiran ini berencana mulai tahun 2020 akan mengenakan pajak pada layanan online internasional atau over the top (OTT), yakni Netflix, Spotify dan Steam. Rencana tersebut tertuang dalam rancangan anggara Malaysia. Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng mengatakan, langkah itu akan menciptakan kesetaraan bisnis sejenis antara pemain lokal […]

  • Pemprov DKI Tertibkan Pajak Pasang Iklan Kendaraan

    Pemprov DKI Tertibkan Pajak Pasang Iklan Kendaraan

    Jakarta – Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta telah mengundang beberapa pihak penyelenggara reklame kendaraan guna diberikan penyuluhan dan edukasi terkait aturan pajak reklame. Humas BPRD DKI Jakarta, Bambang Waskito menyatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk edukasi dari Pemprov DKI kepada masyarakat agar tertib pajak dalam hal ini pajak reklame pada kendaraan bermotor. “Tujuan […]

  • Sosialiasi Anggaran Pajak Rokok, Begini Penjelasakan BPJS Kesehatan di Riau

    Sosialiasi Anggaran Pajak Rokok, Begini Penjelasakan BPJS Kesehatan di Riau

    PEKANBARU – Pemerintah melalui peraturan perubahan atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), telah menetapkan pemanfaatan anggaran pajak rokok yang diterima daerah guna mendukung pelaksana program JKN yang dilaksanakan BPJS Kesehatan. Sebagaimana diketahui, selain sebagai upaya mencukupi anggaran di masa yang akan datang, perpres tersebut juga dikeluarkan untuk menutupi defisit anggaran […]

  • DPR: KUHP Belum Mengatur Penyelundupan Gatget

    DPR: KUHP Belum Mengatur Penyelundupan Gatget

    JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Teuku Taifiqulhadi mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur penyelundupan gatget, HP, tab, dan sebagainya. Meski begitu, hal itu masuk ke dalam pasal kepabeanan pemalsuan, yang pidananya penjara selama 6 tahun “Jadi, penyelundupan gatget ini bisa masuk ke kepabeanan bea cukai atau pemalsuan dalam KUHP. Dalam […]

WhatsApp WA only