Author: admin04
-
PPh 0% di PFII Bukan Berarti Bebas Pajak, Ini Penjelasan Kemenkeu
Kementerian Keuangan menyatakan kebijakan insentif pajak bagi para investor di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) akan tetap mengacu pada ketentuan pajak minimum global (global minimum tax/GMT). Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Herman Saheruddin mengatakan insentif PPh badan 0% bukan berarti investor otomatis bebas pajak. Sebab, grup perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria GMT akan dikenai […]
-
Apindo Minta UU PFII Beri Kepastian Hukum, Bukan Sekadar Insentif Pajak
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai pengesahan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi momentum untuk memperkuat daya saing sektor keuangan nasional. Namun, efektivitas beleid tersebut dinilai akan sangat bergantung pada kualitas aturan pelaksanaan, kepastian hukum, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan, dunia usaha pada […]
-
Purbaya soal Investor Dapat Insentif Pajak 0% Selama 50 Tahun: Masih Dibahas
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal insentif pajak 0% selama 50 tahun bagi investor yang masuk Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Purbaya mengatakan hingga saat ini pemerintah belum menetapkan jangka waktu insentif pajak yang akan diberikan di kawasan PFII. Ia mengatakan saat ini insentif tersebut masih dalam tahap pembahasan. “Oh belum, belum sampai […]
-
Pengawasan Wajib Pajak HWI dan Prominen Kini Makin Ketat, Ini Kata Pengamat
Penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE) Nomor SE-9/PJ/2026 dinilai menjadi titik penting dalam pemanfaatan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengakses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Konsultan Pajak Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman menilai penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE) Nomor SE-9/PJ/2026 menjadi babak baru dalam penerapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang […]
-
Ada Pajak E-commerce, DJP: Seller Tak Perlu Jadikan Alasan untuk Naikkan Harga
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan pelaku usaha yang berjualan di platform e-commerce tidak perlu menjadikan kebijakan pemungutan pajak sebagai alasan untuk menaikkan harga barang. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, kewajiban membayar pajak tersebut sejatinya sudah melekat pada pelaku usaha, terlepas dari apakah transaksi dilakukan secara […]
WA only