Author: admin04
-
Pemerintah Kejar Pajak dari Aktivitas Ekonomi yang Belum Terdata
Pemerintah akan memperluas basis pajak dengan menyasar aktivitas ekonomi yang selama ini belum tercatat dalam sistem perpajakan atau shadow economy. Langkah ini ditempuh untuk menambah penerimaan negara tanpa menaikkan tarif pajak, di tengah potensi kekurangan penerimaan (shortfall) pajak 2026 yang diperkirakan mencapai Rp 46,9 triliun.Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak berencana menaikkan […]
-
Purbaya Pastikan Rasio Utang Negara Masih Aman, Tarif Pajak Tidak Naik
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan rasio utang negara yang tercatat sebesar 40,54 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025 masih aman. Angka tersebut dinilai masih jauh di bawah batas maksimal 60 persen terhadap PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. “Pemerintah menegaskan meski rasio utang meningkat dari 39,81 persen terhadap PDB pada […]
-
Menkeu Purbaya Pastikan Tarif Pajak Tak Naik, Fokus Perluas Basis Penerimaan
Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan tarif pajak dalam jangka menengah demi menjaga stabilitas iklim investasi, melainkan bakal fokus memperkuat pundi-pundi penerimaan negara lewat perluasan basis perpajakan dengan menyasar ekonomi digital, shadow economy, hingga pemberantasan barang cukai ilegal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan kepastian arah kebijakan fiskal ini di depan para legislatif. Langkah ekstransif dipilih […]
-
DJP Kini Bisa Akhiri Pemberian Kuasa
Ditjen Pajak (DJP) kini memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat pemberitahuan berakhirnya pemberian kuasa. Surat pemberitahuan berakhirnya pemberian kuasa diterbitkan bila terdapat pengakhiran kuasa oleh karena dibekukan atau dicabutnya izin konsultan pajak, dibekukan atau dicabutnya surat keterangan terdaftar, atau dipidananya kuasa karena tindak pidana pajak atau tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) […]
-
Karyawan yang Hendak Jadi Kuasa WP Harus Punya SKT
Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan seorang karyawan harus memenuhi kriteria sebagai pihak lain sebagaimana diatur dalam PMK 44/2026 bila hendak menjadi kuasa dari wajib pajak yang mempekerjakan karyawan dimaksud. Agar pihak lain bisa bertindak sebagai seorang kuasa, pihak lain harus memiliki kompetensi di bidang perpajakan yang dibuktikan dengan surat keterangan terdaftar (SKT). “Betul begitu [karyawan harus […]
WA only