Author: admin04
-
Eks PNS Kemenkeu Boleh Jadi Kuasa WP Asal Tidak Pernah Dihukum Berat
Pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat ditunjuk sebagai pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak. Pensiunan PNS Kemenkeu harus memenuhi sejumlah ketentuan untuk menjadi seorang kuasa, salah satunya ialah tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat selama mengabdi sebagai PNS. “Untuk dapat menjadi seorang kuasa, selain memenuhi ketentuan … pihak lain yang […]
-
PMK 44/2026: Persyaratan Baru Menjadi Kuasa Wajib Pajak
Menteri keuangan menerbitkan peraturan baru terkait dengan kuasa di bidang perpajakan (kuasa wajib pajak), yakni PMK 44/2026. Pada saat PMK 44/2026 berlaku, yaitu 6 Juli 2026, PMK 229/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Mengapa menteri keuangan menerbitkan aturan baru menyangkut persyaratan untuk menjadi kuasa di bidang perpajakan serta tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban […]
-
Pekerjaan Bebas Seperti Mekanik Lepas Tak Bisa Pakai PPh Final 0,5%
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sambas memberikan asistensi dan edukasi mengenai hak dan kewajiban wajib pajak yang berprofesi sebagai mekanik freelance pada 29 Juni 2026. Petugas pajak dari KP2KP Sambas Muhammad Hafiz Aditya menjelaskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, profesi mekanik lepas dikategorikan sebagai pekerjaan bebas. “Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh […]
-
Tarik Investor, Rumah Mewah di Financial Center Akan Dibebaskan dari Pungutan Pajak
Pemerintah memasukkan usulan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bagi hunian mewah di kawasan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) ke dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) PFII. Kebijakan ini menjadi salah satu insentif fiskal yang disiapkan untuk meningkatkan daya saing kawasan sebagai pusat keuangan internasional. Dalam draf RUU tersebut, pemerintah menawarkan berbagai kemudahan perpajakan bagi […]
-
Pemerintah Belum Terapkan Pajak Karbon, DEN Ungkap Alasannya
Pemerintah belum juga mau menerapkan pajak karbon. Padahal instrumen ini dipercaya bakal meningkatkan perdagangan karbon, karena perusahaan bakal memiliki kewajiban untuk mengurangi emisi dengan membeli kredit karbon. Penerapan pajak karbon sempat ditunda dari rencananya 2021 lalu yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan mulai 1 April 2022. Sebabnya saat ini pemerintah […]
WA only