Author: admin04
-
Pengamat Dorong Insentif Pajak Air Tanah 50 Persen Diperpanjang
Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi menilai bahwa pemerintah seharusnya memperpanjang insentif pajak air tanah (PAT) sebesar 50 persen hingga akhir tahun ini. Hal tersebut diungkapkan menyusul keberatan yang disuarakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bogor. “Saya rasa pemberian insentif 50 persen itu bisa diperpanjang dengan merevisi aturan hukum yang ada. Karena kita bicara tentang […]
-
RUU PFII Banjir Insentif Pajak, Tapi Pengusaha Minta Ini ke Pemerintah
Paket insentif perpajakan yang disiapkan pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dinilai mampu meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor global. Meski demikian, kalangan pengusaha mengingatkan bahwa insentif fiskal tidak akan cukup tanpa diikuti kepastian hukum, stabilitas regulasi, dan kemudahan berusaha. Sekretaris Jenderal BPP HIPMI Anggawira mengatakan, insentif fiskal yang diusulkan […]
-
BI Soroti Peran Migas dalam Defisit Neraca Dagang Mei 2026
Bank Indonesia (BI) mencatat defisit neraca dagang pada Mei 2026 yang mencapai US$1,61 miliar disebabkan adanya kenaikan defisit neraca dagang migas. Defisit neraca perdagangan migas meningkat menjadi US$3,76 miliar akibat penurunan ekspor migas yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan impor migas. “Sementara itu, neraca perdagangan nonmigas pada Mei 2026 tetap mencatat surplus US$2,15 miliar, ditopang […]
-
DJP: Aturan Pajak UMKM Bukan Dihapus, tapi Kriteria Penerima Diperjelas
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyempurnakan ketentuan pajak penghasilan (PPh) Final bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Perubahan tersebut dilakukan dengan memperjelas kriteria penerima fasilitas agar insentif perpajakan lebih tepat sasaran. Penyuluh Pajak Ahli Muda Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat Monica Christina Panjaitan menegaskan perubahan itu bukan menghapus fasilitas pajak bagi UMKM. “Pada […]
-
Rencana Ekspansi 3 KEK, Pemerintah Perlu Evaluasi Insentif Pajak?
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mendorong pemerintah mengevaluasi insentif pajak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang rencana ingin diperluas yaitu Kendal, Gresik, dan Galang Batang. Adapun, perluasan tiga KEK itu karena besarnya permintaan dari calon investor. Yusuf menilai ekspansi di ketiga wilayah tersebut masuk akal dan efisien secara kebijakan, […]
WA only