Author: admin04
-
Cara Ajukan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak lewat Coretax
DIRJEN Pajak Bimo Wijayanto memberikan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak melalui Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-239/PJ/2026. Keputusan tersebut diterbitkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong perekonomian nasional. Kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut dari Pasal 27A Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 118/2024 s.t.d.d PMK 71/2026. Merujuk pada keputusan tersebut, pengurangan atau penghapusan sanksi […]
-
ADB Yakin RI Keluar dari Middle Income Trap, Rasio Pajak Jadi PR
Asian Development Bank (ADB) memastikan, prospek ekonomi Indonesia sangat cerah, bahkan berpeluang besar untuk mencapai cita-cita terlepas dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap sesuai visi Indonesia Emas 2045. Direktur ADB untuk Indonesia Bobur Alimov mengatakan, prospek ekonomi yang akan terus bertumbuh kuat ini membuat klasifikasi kelayakan pendanaan negara-negara anggota berkembang (developing member […]
-
Bebas Sanksi Pajak hingga 100%, DJP Siaga Hadapi Lonjakan Coretax
Ditjen Pajak (DJP) memperkuat kapasitas coretax administration system untuk mengantisipasi lonjakan pengakses menjelang berakhirnya periode pemanfaatan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak (PSA) hingga 100% pada 31 Desember 2026. Topik ini menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Kamis (22/10/2026). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan otoritas […]
-
Negara Ini Rombak Aturan Pajak Warisan, Rumah Sakit Minta Pengecualian
Pemerintah Korea Selatan berencana mengubah ketentuan pengurangan pajak warisan untuk suksesi usaha (business succession deduction) dengan mengeluarkan rumah sakit dari sektor yang berhak memperoleh fasilitas tersebut. Meski demikian, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan masih mengupayakan agar pengecualian tetap berlaku bagi rumah sakit yang menyediakan layanan kesehatan esensial, terutama di daerah. Kementerian Kesehatan menyatakan menghormati […]
-
BPK Soroti Pengawasan Insentif Pajak di BKPM, DJP Tak Terima Laporan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti pelaksanaan pengawasan dan pelaporan fasilitas penanaman modal oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang tidak sesuai dengan ketentuan selama 2021 hingga semester I/2025. Topik ini menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Selasa (20/10/2026). Salah satu persoalan yang ditemukan ialah BKPM tidak menyusun dan menyampaikan […]
WA only