Author: Admin 08
-

Tanggapan Tempo soal penghilangan PPN pembelian kertas koran dan produk media cetak
JAKARTA. Pada pertengahan Agustus 2019 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menghilangkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pembelian kertas koran dan produk media cetak. Harapannya, hal ini dapat mengurangi beban biaya pembelian kertas yang selama ini dirasakan oleh media. Pada umumnya, biaya pembelian bahan baku memang memiliki kontribusi yang besar dalam ongkos produksi media cetak. […]
-

Perjuangan pembebasan pajak kertas koran masih tertahan di Kemenkeu
JAKARTA. Upaya Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat memperjuangkan “Bebas Pajak bagi Pengetahuan” masih tertahan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Diharapkan bila ada pengurangan pajak atas kertas koran akan membuat industri media cetak kembali hidup. Sejatinya angin segar sudah terasa pada pertengahan Agustus 2019 lalu. Saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menghilangkan pajak pertambahan nilai (PPN) […]
-

Pengusaha Asing Tak Setor PPN Konten Digital Bakal Diblokir
Pemerintah mengancam akan memblokir layanan penjualan barang tak berwujud (intangible good) dari luar negeri apabila perusahaan tidak memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan mereka di Indonesia. Pemblokiran tersebut akan dimasukkan dalam Undang-undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi yang kini tengah dirumuskan pemerintah. Dalam ruu tersebut, pemerintah akan menunjuk pedagang, penyedia jasa, maupun platform di […]
-

IMF: Defisit melebar, Arab Saudi harus mempertimbangkan untuk mengerek PPN jadi 10%
Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan, Arab Saudi harus mempertimbangkan untuk mengerek pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 10%, dari saat ini sebesar 5%. IMF menekankan, sangat penting bagi eksportir minyak utama dunia itu untuk meningkatkan posisi fiskal di tengah tren penurunan harga emas hitam. Mengutip Reuters, dalam laporan Juni yang terbit Senin (9/9), IMF mengatakan, kebijakan fiskal […]
-

Ditjen Pajak semakin gencar memburu pajak digital
JAKARTA. Geliat pemerintah dalam merangkul pemangku kepentingan ekonomi digital semakin nyata. Pemilik akun Kapitulus Zerry Hendrik mengatakan, telah mendapatkan surat imbauan dari Kantor Perwakilan Pajak (KPP) Cianjur Jawa Barat. Dalam surat tersebut menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik Zerry atas usahanya berbeda dengan alamat tempat tinggalnya yang berada di Cianjur. Zarry mengaku KPP […]
WA only