Author: Admin 08
-
Netralisasi Efek Perlambatan Ekonomi Global, Sri Mulyani Pakai APBN
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan tidak dapat dipungkiri, kondisi global yang tengah lesu akan berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Kegiatan ekonomi di beberapa sektor riil telah melambat. Hal ini terlihat dari kinerja penerimaan perpajakan korporasi yang melemah. “Laju pertumbuhan yang lemah ini harus kita bisa hadapi dan netralisir, salah satunya yang menjadi instrumen paling penting adalah […]
-
Jokowi: Belanja APBN di Awal Tahun, Ini Perintah | Republika Online
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan penyerahan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11). Presiden menyerahkan langsung secara simbolis DIPA kepada 12 Kementerian/Lembaga yang memiliki nilai prioritas belanja pemerintah yang tinggi dan memiliki peran […]
-
Menkeu: Belanja APBN Awal Tahun Mampu Menstimulus Pertumbuhan Ekonomi
JAKARTA – Presiden Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden Kyai Ma’ruf Amin, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan penyerahan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Istana Negara, Jakarta. Presiden menyerahkan langsung secara simbolis DIPA kepada 12 Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki nilai prioritas belanja pemerintah […]
-
APNI harapkan payung hukum yang jelas soal kisruh ekspor bijih nikel
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengharapkan payung hukum yang jelas pasca keluarnya keputusan terbaru dari Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal ini disampaikan APNI dalam agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rabu (13/11). Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertambangan Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey bilang apa yang telah disampaikan oleh […]
-
Siap-siap, Pemprov DKI Bakal Cabut Izin Usaha Para Penunggak Pajak
JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mencabut izin usaha para penunggak pajak. Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk mengecek perusahaan-perusahaan yang menunggak pajak daerah. Kepala BPRD Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan, kerja sama ini dilaksanakan untuk menagih pajak agar target penerimaan pajak Rp 44,5 triliun pada 2019 tercapai. Per 11 November […]
WA only