Author: Admin 02

  • Pemadanan NIK dan NPWP Terakhir Juni, Ini Risiko Jika Tak Dilakukan

    Pemadanan NIK dan NPWP Terakhir Juni, Ini Risiko Jika Tak Dilakukan

    Jakarta, Pemerintah telah mewajibkan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melalui ketetapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat, hingga akhir Maret 2024 sudah 91,7% NIK padan dengan NPWP. Implementasi NIK sebagai NPWP pun akan mulai berlaku secara penuh pada Juli 2024. […]

  • Sengketa Pajak akan Mengarah Soal Pandangan Kebijakan, Bukan Uji Bukti

    Sengketa Pajak akan Mengarah Soal Pandangan Kebijakan, Bukan Uji Bukti

    JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) ingin sengketa (dispute) di Pengadilan Pajak nantinya lebih banyak soal perbedaan pemahaman atas kebijakan, bukan sengketa yang berkaitan dengan uji bukti. Topik ini mendapat perhatian cukup banyak dari netizen selama sepekan terakhir. Ada strategi yang disiapkan otoritas pajak untuk mewujudkan target tersebut. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengungkapkan salah satu langkah yang […]

  • WP Restitusi Dipercepat Bisa Kena Pemeriksaan Rutin, Begini Aturannya

    WP Restitusi Dipercepat Bisa Kena Pemeriksaan Rutin, Begini Aturannya

    JAKARTA, Meski tidak diperiksa di awal, wajib pajak yang mengajukan restitusi dipercepat dari Ditjen Pajak (DJP) tetap dapat dikenai pemeriksaan rutin. Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan, pemeriksaan rutin berupa post-audit dilakukan terhadap wajib pajak yang memperoleh restitusi dipercepat berdasarkan Pasal 17C/17D UU KUP ataupun Pasal 9 ayat (4c) UU […]

  • Angsuran PPh Pasal 25 WP Baru Hasil Penggabungan dan Pemekaran Usaha

    Angsuran PPh Pasal 25 WP Baru Hasil Penggabungan dan Pemekaran Usaha

    JAKARTA, Wajib pajak baru hasil penggabungan, peleburan, pengambilalihan usaha, dan/atau pemekaran usaha memiliki ketentuan angsuran PPh Pasal 25 tersendiri. Sesuai dengan PMK 215/2018, angsuran PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan untuk suatu bulan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU PPh. “Wajib pajak baru […]

  • Pemkab Banyuwangi Revisi Aturan Pajak Daerah, Ini Tarif Terbarunya

    Pemkab Banyuwangi Revisi Aturan Pajak Daerah, Ini Tarif Terbarunya

    BANYUWANGI, Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali itu dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi 1/2024. Perda tersebut merupakan aturan pelaksana dari Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang (UU) 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, perda tersebut dirilis untuk menyesuaikan perubahan ketentuan pajak daerah berdasarkan ketentuan […]

WhatsApp WA only