Author: Admin 02
-
Aplikasi e-SPT Masa PPN 1107 PUT Versi Web Tersedia di DJP Online
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) sudah menyediakan aplikasi e-SPT Masa PPN 1107 PUT versi web. Aplikasi e-SPT Masa PPN 1107 PUT versi web tersebut sudah tersedia pada fitur Pengisian SPT Secara Elektronik. Fitur tersebut ada dalam menu Lapor pada DJP Online. Berdasarkan pada pengamatan DDTCNews, aplikasi ini dapat digunakan untuk pelaporan mulai masa pajak Oktober tahun […]
-
Pemicu dan Solusi Gagal Upload Faktur Pajak karena ‘Error ETAX 40008’
JAKARTA, Pada beberapa hari terakhir sejumlah wajib pajak melaporkan temuan eror saat meng-upload faktur pajak melalui aplikasi e-faktur. Melalui kanal layanan @kring_pajak, wajib pajak mengaku gagal meng-upload faktur pajak dan menerima notifikasi error berupa ‘ETAXSERVICE-40008: Service Error. Lakukan upload ulang.’ Ditjen Pajak (DJP) mengonfirmasi bahwa notifikasi eror tersebut muncul biasanya disebabkan koneksi tidak bisa tersambung […]
-
Pengembang Usul Rumah Rp 300 Juta Bebas Pajak, Ini Alasannya
Jakarta. Pengembang yang terkumpul dalam Realestat Indonesia (REI) mengusulkan program ke pemerintah untuk membebaskan pajak rumah dengan harga sampai dengan Rp 300 juta. Salah satu alasannya untuk mengurangi backlog atau kekurangan pasokan rumah. “Kalau (rumah harga sampai) Rp 300 (juta), ada yang Rp 200 (juta) ada yang Rp 250 (juta) dan di sekitar itu sebenarnya […]
-
Pajak Pantau Tabungan di Bank, Langsung Tercatat di SPT!
Jakarta, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah menyiapkan core tax system yang akan diimplementasikan pada Mei 2024 mendatang. Dalam sistem tersebut, DJP kini lebih mudah mengakses data tabungan wajib pajak di perbankan. “Selama ini masih discreet, belum terhubung. Sekarang kita lagi bangun. Kemudian, bukti potong bank, misalnya PPh pasal 4 ayat 2. Itu kan selama ini […]
-
DJP Bisa Intip Data Bank, Pengemplang Pajak Siap-siap!
Jakarta. Kementerian Keuangan memastikan sistem baru core tax system atau pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) akan mampu menutup celah pengemplang pajak. Sistem mutakhir ini direncanakan akan mulai berjalan pada 1 Mei 2024. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi menjelaskan selama ini celah pengemplang pajak berada di sisi pelayanan dan audit. […]
WA only