Author: Admin 02

  • NIK Jadi NPWP, Bagaimana Bank Input Data Nasabah dalam BWCIF?

    NIK Jadi NPWP, Bagaimana Bank Input Data Nasabah dalam BWCIF?

    JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) memberikan penjelasan mengenai pengisian Bank Wide Customer Information (BWCIF) pada masa transisi implementasi penuh penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi. Jika formulir pembukaan rekening untuk BWCIF saat ini masih memiliki 2 elemen nomor indentitas nasabah orang pribadi WNI, NPWP bisa tidak dimasukkan lagi. Namun, […]

  • Bakal Diganti NITKU, Bagaimana Cabang yang Sekarang Belum Ber-NPWP?

    Bakal Diganti NITKU, Bagaimana Cabang yang Sekarang Belum Ber-NPWP?

    JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) akan menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang mulai 1 Januari 2024. DJP akan memberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) sebagai gantinya. Lantas, bagaimana jika saat ini ada cabang yang belum mempunyai NPWP? DJP mengatakan cabang yang belum memiliki NPWP cabang sampai dengan 31 Desember 2023 dapat melakukan pendaftaran NPWP […]

  • NIK dan NPWP Belum Valid Setelah 31 Desember 2023? Ini Risikonya

    NIK dan NPWP Belum Valid Setelah 31 Desember 2023? Ini Risikonya

    JAKARTA. Setelah 31 Desember 2023, jika data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) belum valid, wajib pajak orang pribadi berisiko tidak dapat menggunakan sejumlah layanan. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) PMK 112/2022, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan perubahan atas data identitas berstatus belum valid hanya dapat menggunakan NPWP […]

  • Keputusan Baru Soal Standar Pelayanan di Sekretariat Pengadilan Pajak

    Keputusan Baru Soal Standar Pelayanan di Sekretariat Pengadilan Pajak

    JAKARTA. Sekretaris Pengadilan Pajak menerbitkan keputusan baru mengenai standar pelayanan. Adapun keputusan yang dimaksud adalah KEP-31/SP/2023. Keputusan yang ditandatangani oleh Sekretaris Pengadilan Pajak Dendi A. Wibowo tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 3 Agustus 2023. Dengan berlakunya KEP-31/SP/2023, KEP-22/SP/2021 tentang Janji Layanan Sekretariat Pengadilan Pajak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. “Untuk mendukung peningkatan kualitas […]

  • Sri Mulyani Kantongi Rp 13,87 Triliun Pajak Digital dari 139 Perusahaan Pemungut

    Sri Mulyani Kantongi Rp 13,87 Triliun Pajak Digital dari 139 Perusahaan Pemungut

    Jakarta. Sampai dengan 31 Juli 2023, pemerintah telah menunjuk 158 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jumlah tersebut termasuk dua pemungut PPN PMSE yang ditunjuk pada bulan Juli 2023. Penunjukan di Juli 2023: Dari keseluruhan pemungut pajak digital yang telah ditunjuk tersebut, 139 di antaranya telah melakukan pemungutan […]

WhatsApp WA only