Author: Admin 02
-
Kejar Kepatuhan, Bukti Bayar Pajak Reklame Jadi Syarat Urus Perizinan
BLITAR, Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak reklame yang realisasinya masih minim. Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Bapenda Kabupaten Blitar Roni Arif Satriawan mengatakan pajak reklame sebetulnya dapat menjadi sumber penerimaan yang strategis. Namun, jenis pajak ini juga tergolong sulit dikumpulkan karena kepatuhan wajib pajak masih rendah. “Saat ini kami […]
-
Komoditas Sawit Beri Andil 40 Persen dalam Penerimaan Pajak di Kalbar
PONTIANAK. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalbar mencatat komoditas sawit dari hulu hingga hilirnya memiliki andil capai 40 persen terhadap penerimaan pajak di Kalbar. Total penerimaan pajak Kalbar hingga pekan ketiga Juni mencapai Rp 4,43 triliun. “Dari awal tahun hingga memasuki minggu ketiga Juni 2023 dari total realisasi penerimaan pajak di Kalbar sebesar Rp4,43 […]
-
Insentif Mobil China Tembus US$72,3 Miliar, Tidak Ekslusif Mobil Listrik
BEIJING. Pemerintah China menggulirkan paket insentif pajak terbaru untuk kendaraan ramah lingkungan, tidak ekslusif untuk battery electric vehicle (BEV). Dikutip dari Reuters, pada Kamis (22/6/2023), Pemerintah China menggulirkan keringanan pajak senilai 520 miliar yuan, setara US$72,3 miliar. Paket insentif ini merupakan yang terbesar sejauh ini. Kebijakan agresif tersebut diambil guna mendorong pertumbuhan penjualan mobil yang […]
-
Lewat Aturan Baru, Ditjen Pajak Bisa Optimalkan Penagihan Pajak di Tengah Globalisasi
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan baru mengenai bantuan penagihan pajak dengan negara mitra atau yurisdiksi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar. Dalam beleid ini, Menteri Keuangan berwenang melakukan kerja sama untuk pelaksanaan bantuan […]
-
Sri Mulyani Terbitkan Aturan Penagihan, Pengemplang Pajak Semakin Ketar-Ketir
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan baru mengenai bantuan penagihan pajak dengan negara mitra atau yurisdiksi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 202 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, aturan […]
WA only