Author: Admin 02
-
Batasan Waktu Pajak Penghasilan Final UMKM, Begini Kata DJP
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) menegaskan batasan waktu penggunaan rezim PPh final UMKM sudah mempertimbangkan peralihan dari pencatatan menjadi pembukuan. Penegasan dari DJP tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (19/5/2023). Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Arif Yunianto mengatakan saat menggunakan rezim PPh final UMKM PP 55/2022 (sebelumnya PP 23/2018), wajib pajak […]
-
Ini Syarat dan Tata Cara Jadi Wajib Pajak Non-Efektif
JAKARTA. Setiap Wajib Pajak (WP) memiliki kewajiban dalam menyampaikan Surat Pemberitahan (SPT) Tahunan, kecuali para WP yang berstatus non-efektif (NE). Wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif namun belum melakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 04/2020 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor […]
-
Punya Tunggakan Pajak, WP Diundang Juru Sita untuk Konseling
DENPASAR. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat mengundang penanggung pajak untuk melakukan konseling pada 13 April 2023 guna menindaklanjuti tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak bersangkutan. Juru Sita Pajak Negara (JSPN) KPP) Pratama Denpasar Barat Dwi Yoga Widiana mengatakan wajib pajak yang diundang memiliki tunggakan pajak, berupa sanksi denda atas keterlambatan penyampaian SPT […]
-
Lebih Bayar Pajak Rp100 Juta, DJP: Restitusi 17B UU KUP Tetap Bisa
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) menegaskan wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar hingga Rp100 juta tetap mempunyai pilihan skema restitusi. Direktur Peraturan Perpajakan II DJP Teguh Budiharto mengatakan dengan berlakunya PER-5/PJ/2023, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan Pasal 17B atau 17D UU KUP memang akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Pasal 17D UU […]
-
Tak Lapor SPT sejak 2018, Petugas Pajak Adakan Kunjungan ke Alamat PKP
SUMEDANG, Guna menindaklanjuti Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang mengadakan kunjungan kerja ke tempat kedudukan wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) pada 21 Maret 2023. Penyuluh Pajak KPP Pratama Sumedang Mita Karyani mengatakan wajib pajak yang dikunjungi merupakan PKP yang bergerak di bidang usaha konstruksi. Namun, sejak […]