Author: Admin 02
-
Kewajiban Pembukuan di Daerah Disesuaikan dengan Aturan Pajak Pusat
JAKARTA, Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan ketentuan pembukuan dalam peraturan pajak daerah dengan peraturan yang berlaku di pusat. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) 35/2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD), wajib pajak daerah yang melakukan kegiatan usaha baru harus melakukan pembukuan apabila memiliki omzet minimal Rp4,8 miliar per tahun. “Bagi wajib pajak yang melakukan […]
-
Beli Rumah Subsidi Kini Bebas Pajak Sampai Rp24 Juta, Cek Syaratnya
JAKARTA. Pemerintah memberikan instrumen fiskal berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas rumah umum/tapak dan rumah susun yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PM) 60/PMK.010/2023. Dengan PMK ini, setiap rumah mendapatkan fasilitas berupa pembebasan PPN sebesar 11% dari harga jual rumah tapak atau antara Rp16 juta-Rp24 juta untuk setiap unit rumah. “Fasilitas pembebasan PPN ini […]
-
Usaha Baru Dirintis, Wajib Pajak Konveksi Pede Ajukan Status PKP
TAKALAR, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Takalar melaksanakan kegiatan penelitian lapangan guna menindaklanjuti permohonan aktivasi akun pengusaha kena pajak (PKP) pada 22 Mei 2023. Pelaksana dari KP2KP Takalar A. Tri Agoesman Sukma mengatakan kunjungan petugas ke tempat usaha wajib pajak dilakukan untuk menguji kesesuaian data dan/atau dokumen dalam permohonan pengukuhan PKP dan permintaan […]
-
BPK Serahkan Hasil Pemeriksaan ke DPR, Insentif Pajak Jadi Temuan
JAKARTA, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2022 sekaligus Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2022 ke DPR. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPP 2022. Secara lebih terperinci, BPK memberikan opini WTP atas 81 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan […]
-
Ditjen Pajak Bisa Bantu Negara Mitra Untuk Menagih Utang Pengemplang Pajak
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan baru mengenai bantuan penagihan pajak dengan negara mitra atau yurisdiksi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar. PMK ini berlaku efektif pada 12 Juni 2023. Dalam beleid ini, Menteri Keuangan […]
WA only