Author: Admin 02
-
Tiap Tahun Salah Password DJP Online, Memang Bisa Berubah Sendiri?
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) memastikan password akun DJP Online tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa mekanisme ‘ubah password‘. Pengajuan ubah password itupun harus dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan dengan verifikasi dengan nomor EFIN. Password akun DJP Online hanya akan berubah jika memang diubah oleh pemilik akun atau pihak lain yang memiliki akses ke akun […]
-
Pengumuman! Tambahan Pajak 20% Tak Berlaku Lagi Jika NIK Jadi NPWP
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tidak akan lagi mengenakan tambahan pajak 20% terhadap pekerja penerima penghasilan yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), asalkan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Syaratnya yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah diadministrasikan oleh DJP dan Pencatatan Sipil, serta telah terintegrasi dengan Sistem Administrasi DJP. Hal itu sesuai […]
-
Aturan Keringanan Pajak untuk Mobil Listrik Bakal Terbit Bulan Ini
JAKARTA, Pemerintah akan merilis peraturan yang mengatur pemberian insentif fiskal untuk mobil listrik pada Februari 2024. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (16/2/2024). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan beleid tersebut akan mengatur mekanisme insentif potongan PPN untuk mobil listrik dari 11% menjadi 1% dengan syarat minimal Tingkat Komponen Dalam […]
-
Aturan Soal Pajak Hiburan Digugat ke MK, GIPI Imbau Para Pengusaha Pakai Tarif Lama
JAKARTA, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI, mengajukan uji materiil aturan pajak hiburan 40-75 persen ke ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sejalan dengan hal tersebut, GIPI mengimbau para pelaku usaha sektor hiburan (khususnya diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa) untuk tetap membayar pajak menggunakan tarif lama. Pernyataan tersebut diungkapkan dalam surat edaran GIPI yang […]
-
Ditjen Pajak Permudah Wajib Pajak Cetak Bukti Potong Pajak Karyawan
Direktorat Jenderal Pajak mempermudah pembuatan bukti potong pajak penghasilan karyawan baik PPh Pasal 21 ataupun Pasal 26 melalui aplikasi e-Bupot 21/26. Kemudahan ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 yang terbit 19 Januari 2024 dan mulai berlaku masa pajak Januari 2024. Adapun aturan ini merupakan peraturan pengganti atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor […]
WA only