Author: Admin 02
-
Tidak di Kemenkeu, Seluruh Pembinaan Pengadilan Pajak Harus di MA
JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan seluruh pembinaan Pengadilan Pajak harus di bawah Mahkamah Agung (MA). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (26/5/2023). Dalam Putusan No. 26/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Kamis (25/5/2023), MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil atas UU 14/2002 tentang Pengadilan Pajak. Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 5 […]
-
MK Memindahkan Tugas Pembinaan Pengadilan Pajak dari Kemenkeu Ke MA
JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) memindahkan tugas pembinaan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA). Dengan ini, pemangku kepentingan diberi tenggat waktu selambat-lambatnya 31 Desember 2026 agar seluruh pembinaan Pengadilan Pajak sudah berada di bawah MA. “Dalam Pengadilan Pajak merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 sehingga termasuk […]
-
Alasan Lengkap MK Geser Pengadilan Pajak dari Kemenkeu ke MA
Jakarta – Pembinaan dan organisasi Pengadilan Pajak digeser dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA). Perintah itu diketok oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Apa alasan MK? “Menyatakan sepanjang frasa “Departemen Keuangan” dalam Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang […]
-
Berburu Pengemplang Pajak, Ditjen Pajak Gandeng Imigrasi
Jakarta. Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM bakal mempersempit ruang gerak para pengemplang pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pun digandeng. Kerja sama keduanya secara resmi dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, kemarin. Kedua belah pihak berkomitmen untuk saling memperkuat peran tugas dan fungsi masing-masing melalui integrasi sistem serta pemanfaatan […]
-
Tenang! Sri Mulyani Janji Tak Akan Naikkan Tarif PPN Tahun Depan
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih akan bertengger di level 11 persen pada 2024, atau periode terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sri Mulyani mengatakan hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Dalam beleid ini, tarif PPN sebesar 11 persen sudah […]
WA only