Author: Admin 02
-
Wajib Pajak Klaim Kena Blokir Paspor, DJP Beri Penjelasan
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan respons soal wajib pajak yang mengeklaim mendapatkan penyitaan dan pemblokiran paspor. Wajib pajak berinisial FI mengaku mendapatkan penyitaan dan pemblokiran paspor sejak Agustus 2023. Kuasa hukum FI, Cuaca Teger menjelaskan, penyitaan dan pemblokiran paspor ini bermula saat FI menjadi Direktur PT Simac yang memiliki utang pajak yang […]
-
DJP Masih Terima 56.700 SPT Tahunan 2023 yang Disampaikan Manual
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) mencatat masih menerima 56.700 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2023 yang disampaikan secara manual hingga 31 Januari 2023. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan mayoritas wajib pajak memang telah menyampaikan SPT Tahunan secara online. Meski demikian, DJP tetap menerima penyampaian SPT Tahunan secara manual. “Sebanyak 44.1000 wajib pajak orang […]
-
MK Tolak Judicial Review Pemisahan DJP dari Kemenkeu, Ini Alasannya
JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian materiil atas UU 39/2008 tentang Kementerian Negara sebagai dasar pemisahan Ditjen Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan penempatan DJP di bawah Kementerian Keuangan merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. “Hal dimaksud sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada […]
-
Pajak Hiburan, Pengusaha Wisata dan Spa Ajukan Judicial Review ke MK
JAKARTA. Gabungan Pengusaha Industri Pariwisata (Gipi) akan mengajukan judicial review atau pengujian yudisial ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada pekan depan terkait dengan pajak hiburan. Adapun, upaya hukum tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap Undang-Undang No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Permohonan tersebut sedikit mundur dari rencana awal yang ditargetkan disampaikan ke […]
-
Sejumlah Provinsi Mau Kasih Insentif Pajak Hiburan, Berapa Besarannya?
JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan saat ini sejumlah provinsi sudah membahas mengenai pemberian insentif pajak hiburan tertentu. Saat ini kewenangan pemberian insentif sudah termuat dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang dipertegas dalam SE Mendagri Nomor 900.1.13.1/403/SJ. Tito menyebut, untuk di Provinsi Bali sudah dilakukan pembahasan dengan pemerintah daerahnya […]
WA only