Author: Admin 02
-
Masuk Daftar Sasaran Penyuluhan, WP Ini Ditanya Perkembangan Usahanya
BADUNG, Lokasi usaha seorang wajib pajak yang bergerak di bidang farmasi di Kabupaten Badung, Bali didatangi petugas pajak dari KPP Pratama Badung Selatan. Usut punya usut, wajib pajak tersebut masuk dalam Daftar Sasaran Penyuluh Terpilih (DSPT). Karenanya, petugas melakukan kunjungan lapangan untuk mengecek kepatuhan perpajakan yang dijalankan wajib pajak. “Wajib pajak kami imbau menjalankan kewajiban […]
-
Pengusaha Obat Masuk DSPT, Petugas Pajak Lakukan Kunjungan
DENPASAR. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Selatan mengadakan kunjungan kerja ke salah satu wajib pajak badan yang memiliki usaha perdagangan besar obat farmasi di Jalan Raya Kuta, Kabupaten Badung pada 19 September 2023. Dalam kegiatan tersebut, KPP menugaskan Lalu Mohamad Ramdi Wirasaputra dan Putu Eka Rini Larashati. Adapun kunjungan dilakukan dalam rangka memberikan imbaua […]
-
Optimalkan Pendapatan, Bapenda Kaltara Usulkan Perubahan Penghitungan PAP di Ranperda
TANJUNG SELOR. Memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP), Pemprov Kaltara, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sedang mengusulkan perubahan aturan, berupa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Kepala Bapenda Kaltara Tomy Labo mengatakan, saat ini pihaknya tengah fokus melakukan penghitungan teknis pendapatan dari sektor PAP. Yang selanjutnya dimasukkan ke dalam Ranperda). “Kita sedang menyusun […]
-
SP2DK Harus Ikuti Data Pusat, Pengawasan-Pemeriksaan DJP Tak Sporadis
JAKARTA, Keberadaan Komite Kepatuhan kembali mendapat sorotan netizen. Yang terbaru, peranan Komite Kepatuhan dalam hal penerbitan surat permintaan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak. Ditjen Pajak (DJP) menegaskan bahwa KPP tidak bisa menerbitkan SP2DK tanpa mengacu data dari kantor pusat. Kehadiran Komite Kepatuhan membuat SP2DK hanya bisa diterbitkan berdasarkan data kantor pusat. “Jadi, […]
-
Kantor Pajak Awasi Transaksi Produk Digital Bajakan
JAKARTA. Kantor pajak mengawasi transaksi produk digital bajakan alias ilegal yang dijual lebih murah dibandingkan dengan harga platform resmi. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan, pengawasan tersebut dilakukan agar saluran ilegal tersebut tidak menggerus penerimaan pajak pertambahan nilai atas perdagangan melalui sistem eletronik (PPN PMSE) yang masuk ke kas negara. […]
WA only