Author: Admin 02
-
Tax Amnesty Jilid II Penyelamat Setoran Pajak
JAKARTA. Pemerintah mengklaim, rezim baru perpajakan di Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) efektif mengerek setoran negara. Setidaknya, aturan baru yang tertuang dalam UU HPP menghasilkan tambahan penerimaan negara Rp 77,64 triliun pada semester I-2022. Namun jika dibedah, tambahan setoran pajak paling signifikan berasal dari pajak penghasilan (PPh) Program Pengungkapan Sukarela (PPS) wajib […]
-
Bagaimana Aturan Pembulatan PPN di e-Faktur? Simak Lagi Penjelasan DJP
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) kembali mengingatkan pengusaha kena pajak (PKP) terkait dengan aturan pembulatan PPN pada faktur pajak. Hal ini diatur dalam Perdirjen Pajak PER-29/PJ/2015 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian SPT Masa PPN. Beleid tersebut menjelaskan bahwa jumlah rupiah PPN atau PPN dan PPnBM dihitung dalam satuan rupiah penuh, yakni dibulatkan […]
-
NIK Sebagai NPWP, DJP Tegaskan Lagi Tidak Semuanya Harus Bayar Pajak
JAKARTA, Dirjen Pajak Suryo Utomo kembali menegaskan penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi tidak berarti membuat seluruh masyarakat harus membayar pajak. Suryo mengatakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sudah ada saat ini. Kewajiban pembayaran pajak masih tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Apakah […]
-
Indeks Manufaktur Naik, Belum Stabil
JAKARTA. Kinerja manufaktur Indonesia kembali meningkat awal semester II-2022. Peningkatan ini sejalan pemulihan ekonomi Indonesia. Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia dari S&P Global, pada Juli 2022, sebesar 51,3, lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan Juni yakni 50,2. Ekonom Senior S&P Global Market Intelligence Sian Jones menjelaskan, kondisi operasional pada seluruh sektor manufaktur Indonesia menguat selama […]
-
Kemkeu Berharap Rasio Pajak Daerah Sentuh 3%
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) berharap rasio pajak daerah terus meningkat seiring pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Rasio pajak yang tinggi diperlukan agar pemerintah daerah bisa memenuhi kebutuhan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara mandiri tanpa mengandalkan bantuan dari pusat secara terus menerus. Direktorat Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti berharap, rasio pajak di […]