Author: Admin 02
-

Bupati: Pengurangan pajak MotoGP Mandalika masih dikaji
Praya, Lombok Tengah. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), masih melakukan kajian terhadap pengurangan pajak ajang MotoGP Mandalika 2023 yang diusulkan ITDC bersama MGPA selaku penyelenggara balapan. “Pengurangan pajak yang diajukan itu masih kita kaji,” kata Bupati Kabupaten Lombok Tengah, H Lalu Fathul Bahri di Praya, Jumat. Ia mengatakan, besaran pajak hiburan […]
-

Sri Mulyani Cs Belum Bahas Kenaikan PPN 12%
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan pembahasan mengenai rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%. Padahal kenaikan ini direncanakan sebelum 1 Januari 2025. Rencana kenaikan ini juga mengacu pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Direktur Potensi, Kepatuhan, Penerimaan Pajak Ikhsan Priyawibawa mengatakan pihaknya belum memperhitungkan kenaikan […]
-

Masuk Daftar Sasaran, Wajib Pajak Ini Diberi Edukasi soal SPT Tahunan
BANDAR LAMPUNG, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung (Balam) Satu melakukan kegiatan edukasi pajak secara langsung kepada wajib pajak yang terdaftar sebagai Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) pada 15 September 2023. Asisten Penyuluh KPP Pratama Balam Satu Euis Kurniasih menjelaskan kunjungan secara langsung tersebut dikhususkan untuk 15 wajib pajak terpilih yang tidak hadir pada […]
-

Bisa Gerus Penerimaan, Ditjen Pajak Akan Pelototi Transaksi Produk Digital Bajakan
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus mengawasi setiap transaksi produk digital bajakan alias ilegal yang dijual lebih murah dibandingkan dengan harga platform resmi. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan, pengawasan tersebut dilakukan agar saluran ilegal tersebut tidak menggerus penerimaan pajak pertambahan nilai atas perdagangan melalui sistem […]
-

DJP Bakal Tambah Jumlah WP yang Harus Laporkan Keuangan Berbasis XBRL
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) akan memperluas uji coba atau piloting penyampaian laporan keuangan berbasis extensible business reporting language (XBRL). Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP Imam Arifin mengatakan mayoritas wajib pajak yang ditunjuk untuk menyampaikan laporan keuangan berbasis XBRL pada 2022 adalah BUMN. Ke depan, DJP akan menunjuk wajib pajak lainnya. “Berdasarkan piloting itu, kami mencoba […]
WA only