Author: Admin 02
-

Omzet Belum Lewati Rp4,8 Miliar, Wajib Pajak Boleh Dikukuhkan Jadi PKP
JAKARTA. Pengusaha dengan omzet tahunan belum melampaui Rp4,8 miliar atau pengusaha kecil boleh melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) sebagaimana diatur dalam PMK 164/2023. Agar dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha kecil perlu melaporkan usahanya dan menyampaikan pemberitahuan mengenai masa pajak untuk mulai memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terutang kepada kantor pajak. “PKP…wajib memungut, […]
-

TPN Ganjar Kritik Sikap Pegawai Pajak: Makin Taat, Makin Diperiksa
Jakarta, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengkritik sikap pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan ke pengusaha. Wakil Sekretaris TPN Hotasi Nababan mulanya bertanya kepada pengusaha soal tantangan berbisnis, termasuk urusan pajak. Ia lantas menceritakan keluh kesahnya sebagai pengusaha. “Di sini ada yang gak punya masalah pajak? Bagi Ganjar-Mahfud, soal pajak, kalau orang taat […]
-

Masyarakat Belum Sejahtera, Rasio Pajak Sulit Naik
JAKARTA. Rasio perpajakan yang terus berjalan di tempat adalah potret struktur ekonomi Indonesia yang kurang berkualitas karena penghasilan sebagian besar masyarakat tergolong rendah dan tidak bisa dipajaki. Tanpa menyentuh akar masalah itu, rasio perpajakan dinilai sulit naik sesuai target tinggi yang dipasang para calon presiden. Rasio perpajakan (tax ratio) di Indonesia memang masih terhitung rendah. […]
-

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong
Jakarta. Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburan wisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha. Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). UU ini mengatur adanya […]
-

Keberatan Tarif Pajak Hiburan 40%-75%, Pengusaha Bisa Ajukan Diskon Pajak
JAKARTA. Hingga saat ini pengenaan pajak masih menjadi perdebatan di kalangan pengusaha lantaran tarif pajaknya yang dinilai terlalu tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Merujuk Pasal 58 ayat 2, khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, […]
WA only