Author: Admin 02
-
NIK Sebagai NPWP, DJP Tegaskan Lagi Tidak Semuanya Harus Bayar Pajak
JAKARTA, Dirjen Pajak Suryo Utomo kembali menegaskan penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi tidak berarti membuat seluruh masyarakat harus membayar pajak. Suryo mengatakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sudah ada saat ini. Kewajiban pembayaran pajak masih tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Apakah […]
-
Indeks Manufaktur Naik, Belum Stabil
JAKARTA. Kinerja manufaktur Indonesia kembali meningkat awal semester II-2022. Peningkatan ini sejalan pemulihan ekonomi Indonesia. Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia dari S&P Global, pada Juli 2022, sebesar 51,3, lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan Juni yakni 50,2. Ekonom Senior S&P Global Market Intelligence Sian Jones menjelaskan, kondisi operasional pada seluruh sektor manufaktur Indonesia menguat selama […]
-
Kemkeu Berharap Rasio Pajak Daerah Sentuh 3%
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) berharap rasio pajak daerah terus meningkat seiring pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Rasio pajak yang tinggi diperlukan agar pemerintah daerah bisa memenuhi kebutuhan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara mandiri tanpa mengandalkan bantuan dari pusat secara terus menerus. Direktorat Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti berharap, rasio pajak di […]
-
Muncul Data Pemicu di Sistem, KPP Kirim Petugas Cek Kepatuhan Usaha WP
BADUNG, Kepatuhan pajak menjadi salah satu fokus perbaikan yang dilakukan pemerintah. Melalui unit vertikalnya, Ditjen Pajak (DJP) terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. KPP Madya Denpasar misalnya, mengirimkan beberapa account representative (AR)-nya untuk mengecek kegiatan usaha salah satu wajib pajak. Tindakan ini dilakukan sebagai respons dari munculnya data pemicu pada sistem perpajakan […]
-
Apa dan Manfaat CRM bagi DJP serta Wajib Pajak
Jakarta. Sekitar April 2022 lalu,Dirjen Pajak Suryo Utomo meluncurkan sistem Compliance Risk Management (CRM) fungsi penegakan hukum dan penilaian. CRM ini menjadi indikator penentu Wajib Pajak prioritas yang akan dilakukan tindakan penegakan hukum atau penilaian. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga telah menerapkan sistem CRM fungsi pengawasan dan pemeriksaan, ekstensifikasi, transfer pricing, dan edukasi perpajakan. Secara fundamental, apa […]
WA only