Author: Admin 02
-
Gubernur Sumbar Minta WP Segera Lapor SPT Tahunan 2023, Ini Alasannya
PADANG, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengingatkan wajib pajak segera menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2023. Mahyeldi mengatakan wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan. Menurutnya, kepatuhan pajak akan mendukung pembangunan daerah dan negara. “Mari bersama-sama kita patuhi kewajiban perpajakan dengan melaporkan SPT Tahunan tepat waktu. Hal ini penting untuk mendukung pembangunan daerah dan […]
-
Simak! Ini Cara Lapor SPT Pajak yang Berakhir 31 Maret
Jakarta. Lapor surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak harus dilakukan seluruh wajib pajak setiap tahunnya. Wajib pajak orang pribadi memiliki waktu sampai 31 Maret 2024 dan wajib pajak badan sampai 30 April 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan pelaporan SPT Tahunan pajak semakin mudah dilakukan karena tidak perlu lagi datang ke […]
-
Cara Mudah Dapatkan EFIN Saat Lapor SPT Pajak, Simak!
Jakarta, Salah satu syarat pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak nomor Electronic Filing Identification Number (EFIN). Jika Anda ingin mendapatkan EFIN, maka bisa dilakukan secara online. Cara Mendapatkan EFIN Secara Online Via Website Nah, berikut ini langkah-langkah mendapatkan EFIN secara online: Jika terjadi kendala-kendala tertentu di tengah proses, Anda bisa mendapatkan EFIN dengan mengirimkan email […]
-
Lapor SPT Pajak Terakhir 31 Maret 2024, Cek Caranya di Sini!
Jakarta, Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti kepada CNBC Indonesia, menjelaskan pelaporan SPT secara online bisa dengan mengakses layanan DJP Online pada website https://djponline.pajak.go.id/. […]
-
Orang Pribadi Ini Tak Termasuk Pemberi Kerja yang Potong PPh Pasal 21
JAKARTA, Ada 2 kelompok orang pribadi yang tidak termasuk pemberi kerja yang berkewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) PMK 168/2023, pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib dilakukan pemotong pajak. Adapun berdasarkan pada Pasal 2 ayat […]
WA only