Author: Admin 02
-

Menkeu Terbitkan PMK 81/2024, Pengamat Sebut Aturan Tersebut Masih Bias
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan Perpajakan Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Namun, PMK tersebut masih dinilai memunculkan dua perspektif yang ambivalen atau bertolak belakang. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono menilai kebijakan pajak terkait implementasi Core Tax Administration […]
-

Hindari Pajak Progresif, Segera Laporkan Penjualan Kendaraan
Jakarta. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta mengimbau warga yang menjual kendaraan bermotor pribadi agar segera melaporkan penjualan tersebut. Langkah ini penting untuk menghindari pajak progresif yang dikenakan pada kepemilikan kendaraan lebih dari satu. “Lapor jual kendaraan bermotor wajib dilakukan oleh pemilik setelah menjual kendaraan kepada pihak ketiga atau secara langsung,” kata Kepala Pusat […]
-

Aturan Baru Diskon Pajak Padat Karya: Diterbitkan Menteri Investasi, Bukan Lagi Menkeu
JAKARTA. Kini pemberian diskon pajak penghasilan untuk investor di industri padat karya akan ditentukan oleh menteri investasi, bukan lagi menteri keuangan seperti aturan lama. Ketentuan baru tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Dalam Pasal 423 ayat (2) PMK 81/2024 disebutkan, wajib pajak […]
-

Evaluasi Penyaluran Subsidi, Sri Mulyani Tetap Utamakan Kesehatan APBN
JAKARTA, Pemerintah menyatakan tengah mengevaluasi kebijakan penyaluran subsidi energi dan pupuk agar lebih tepat sasaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan mengkaji kebijakan subsidi secara teliti agar dapat dikelola dengan efektif dan efisien. Selain itu, penyaluran subsidi harus tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal. “Yang tak kalah penting juga kesehatan […]
-

Airlangga Sebut Kenaikan Tarif PPN 12% Masih Dibahas Sri Mulyani
JAKARTA. Hingga saat ini pemerintah belum memutuskan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kenaikan tarif PPN tersebut masih dibahas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. “PPN masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. Jadi itu kita masih akan ada pembahasan,” ujar Airlangga dalam Konferensi […]
WA only