Author: Admin 02
-
Pajak Hiburan, Pengusaha Wisata dan Spa Ajukan Judicial Review ke MK
JAKARTA. Gabungan Pengusaha Industri Pariwisata (Gipi) akan mengajukan judicial review atau pengujian yudisial ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada pekan depan terkait dengan pajak hiburan. Adapun, upaya hukum tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap Undang-Undang No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Permohonan tersebut sedikit mundur dari rencana awal yang ditargetkan disampaikan ke […]
-
Sejumlah Provinsi Mau Kasih Insentif Pajak Hiburan, Berapa Besarannya?
JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan saat ini sejumlah provinsi sudah membahas mengenai pemberian insentif pajak hiburan tertentu. Saat ini kewenangan pemberian insentif sudah termuat dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang dipertegas dalam SE Mendagri Nomor 900.1.13.1/403/SJ. Tito menyebut, untuk di Provinsi Bali sudah dilakukan pembahasan dengan pemerintah daerahnya […]
-
Ada Insentif, Pajak Hiburan di Bali Bisa di Bawah 40%
JAKARTA. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pajak hiburan di Bali bakal mendapatkan insentif. Dengan demikian besaran pajak bisa di bawah 40%. Tito mengatakan, kebijakan tersebut diambil mengingat Bali menjadi sentra pariwisata yang hingga saat ini masih menjadi pilihan favorit para wisatawan. Pemberian insentif berdasarkan ketentuan Pasal 101 UU HKPD (Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan […]
-
Pajak Hiburan Malam Naik, Mendagri Dorong Daerah Terbitkan Aturan Insentif
JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah bisa memanfaatkan regulasi untuk memberikan insentif pajak hiburan. Seperti diketahui, terdapat kenaikan pajak hiburan untuk kelompok yang didominasi hiburan dewasa atau hiburan malam menjadi mulai dari 40-75 persen. Saat ini kewenangan pemberian insentif sudah termuat dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah […]
-
Pemkot Tak Pungut Pajak Hiburan, PAD yang Hilang Rp 8 Miliar per Tahun
CIKARANG. Miliaran potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan di Kabupaten Bekasi hilang setiap tahun sebagai dampak larangan operasional usaha hiburan di wilayah setempat. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Kabupaten Bekasi Jenal Aca mengatakan Perda Kabupaten Bekasi 3/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata melarang operasional usaha hiburan. Menurutnya, […]
WA only