Author: Admin 02
-

DJP: Kriteria WP yang Dapat Restitusi Dipercepat Perlu Diatur Ulang
JAKARTA. Pemerintah mengharmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang mengatur ulang tata cara dan kriteria wajib pajak yang mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atau restitusi dipercepat. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto meyakini restitusi merupakan hak wajib pajak. Dia menjamin regulasi baru yang sedang dibuat bukan untuk menahan restitusi, melainkan menyesuaikan aturan dengan perkembangan kondisi sosial […]
-

Apa Sanksi Kalau Tidak Lapor SPT Tahunan Pajak?
Jakarta. Wajib pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tidak hanya terancam denda administrasi, tetapi juga bisa mendapat surat teguran, ditelusuri kantor pajak, hingga dikenai sanksi bunga apabila ditemukan ada pajak terutang yang belum dibayar. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Inge Diana Rismawanti menegaskan setiap pemilik Nomor […]
-

4.000 Wajib Pajak Badan Ajukan Relaksasi SPT, DJP Hitung Dampak ke Penerimaan
JAKARTA. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan memberikan relaksasi pelaporan pajak setelah menerima ribuan permohonan dari wajib pajak badan. Adapun relaksasi pelaporan tersebut diberikan hingga 31 Mei 2026. Artinya, wajib pajak badan yang melapor pada periode tersebut tidak akan dikenakan denda. Ia mengungkapkan, hingga saat ini terdapat sekitar 4.000 permohonan relaksasi yang […]
-

DJP Resmi Perpanjang Waktu Lapor SPT Badan, Aturannya Diteken Hari Ini
JAKARTA. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto resmi mengumumkan perpanjangan waktu pelaporan SPT Tahunan PPh badan tahun pajak 2025. Bimo mengatakan pelaporan SPT Tahunan PPh badan akan diperpanjang selama 1 bulan, yaitu sampai dengan 31 Mei 2026. Dia menyatakan keputusan dirjen pajak (KEP) sedang disiapkan dan segera ditandatangani, lalu diterbitkan juga pada hari ini. “Jadi, hari ini […]
-

Potensi Shortfall Penerimaan APBN Bisa Capai Rp 484 Triliun, Tekan Ruang Fiskal 2026
JAKARTA. Risiko shortfall penerimaan negara pada 2026 yang berpotensi menekan ruang fiskal pemerintah sepanjang tahun. Direktur Riset Bidang Makroekonomi Kebijakan Fiskal dan Moneter CORE Indonesia, A. Akbar Susamto, memperkirakan potensi shortfall penerimaan berada di kisaran Rp 171 triliun hingga Rp 484 triliun. Rentang yang lebar ini mencerminkan tingginya ketidakpastian terhadap kapasitas penerimaan negara tahun ini. […]
WA only