Author: Admin 02
-
Pajak Minimum Global akan Berlaku, Bahlil: Tax Holiday Harus Tetap Ada
JAKARTA, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berpandangan insentif pajak masih tetap diperlukan guna menarik investasi ke dalam negeri. Meskipun Indonesia dan beberapa negara akan memberlakukan pajak minimum global sesuai dengan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) mulai tahun ini, menurut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, insentif pajak tetap perlu diberikan. Insentif itu terutama […]
-
Bahlil Akui Pajak Hiburan 40%-75% Berdampak ke Investasi
JAKARTA. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menanggapi soal polemik kenaikan pajak hiburan menjadi 40%-75% yang mendapat penolakan dari kalangan pelaku usaha. Penetapan pajak hiburan ini tercantum dalam Undang-undang (UU) No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam beleid itu, pemerintah menetapkan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) […]
-
Alamat yang Ditulis Vendor pada Faktur Pajak Salah, Harus Bagaimana?
JAKARTA. Faktur pajak harus memuat keterangan yang benar, lengkap, dan jelas. Keterangan yang dimuat mencakup informasi tentang penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) yang harus dicantumkan dalam faktur pajak. Sesuai dengan PER-03/PJ/2022, keterangan yang harus dicantumkan dalam faktur pajak antara lain nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP dan/atau JKP. Namun, […]
-
Penjelasan Lengkap Menko Airlangga soal Insentif Pajak Hiburan Naik 40%-75%
Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan skema pelaksanaan pajak hiburan, termasuk sejumlah insentif yang tengah disiapkan pemerintah. Dia bilang, ada dua hal yang bisa meringankan pada pengusaha industri hiburan. Diketahui, pemerintah mulai menerapkan pajak hiburan sebesar 40-75 persen. Besaran kenaikannya diserahkan pada pemerintah daerah masing-masing. Acuan ini ada dalam Pasal 101 Undang-Undang Harmonisasi […]
-
Pakai e-Bupot 21/26, DJP: Nama Penandatangan Wajib Diisi Dulu
JAKARTA. Pengguna e-bupot 21/26 wajib mengisi nama penandatangan sebelum membuat bukti pemotongan pajak. Dalam Petunjuk Penggunaan Aplikasi e-Bupot 21/26, untuk mendaftarkan nama penandatangan bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, pengguna dapat menggunakan submenu Penandatangan pada menu Pengaturan. “Nama penandatangan wajib diisi sebelum membuat bukti potong,” tulis DJP, dikutip pada Selasa (23/1/2024) DJP […]
WA only