Author: Admin 02
-
Rugikan Negara Miliaran, 6 Pengemplang Pajak Terancam Masuk Bui
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyerahkan 6 (enam) tersangka yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan kepada Kejaksaan Negeri. Pengemplang tersebut menyebabkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp3,3 miliar. Penegakan hukum terhadap tersangka PGS, AA, JA, FM, SB dan AS dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) […]
-
SPT Masa Pajak Desember 2024 Masih Pakai Sertel, Perpanjang Jika Perlu
JAKARTA, Bagi pengusaha kena pajak (PKP), pemenuhan kewajiban perpajakan seperti pelaporan SPT masa sebelum Januari 2025 masih menggunakan DJP Online. Karenanya, PKP masih membutuhkan sertifikat elektronik (sertel) untuk pelaporan SPT masa PPN. Bagi yang sertelnya sudah kedaluwarsa, pengajuan perpanjangan bisa dilakukan secara langsung ke KPP terdaftar atau KP2KP. “Untuk SPT Masa dan Tahunan 2024 […]
-
Musim SPT Tahunan, Jangan Lupa Tetap Lapor Meski Gaji di Bawah PTKP
JAKARTA, Wajib pajak orang pribadi kembali diingatkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2024. Perlu diingat, wajib pajak orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berstatus aktif memiliki kewajiban lapor SPT Tahunan meski penghasilan yang diperoleh di bawah batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), yakni Rp54 juta dalam satu […]
-
Bayar PPh Final UMKM Desember Tetap Pakai DJP Online, Belum Coretax
JAKARTA, Penyetoran PPh final UMKM dengan tarif 0,5% untuk masa pajak Desember 2024 masih menggunakan DJP Online dengan membuat kode billing terlebih dulu. Meski sudah berlaku per Januari 2025, coretax system belum dipakai dalam penyetoran PPh final UMKM masa Desember 2024. Selain lewat DJP Online, pembuatan kode billing untuk setor PPh final UMKM juga bisa […]
-
Gaikindo Berharap Ada Keringanan Opsen Pajak Sesuai Surat Edaran Mendagri
Jakarta. Pemerintah memberlakukan sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dikenal sebagai opsen pajak sejak 5 Januari 2025. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) berharap ada keringanan dari kebijakan baru tersebut. Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 900.1.13.1/6764/SJ pada 20 Desember 2024. Isi surat itu meminta gubernur memberikan keringanan atau pengurangan dasar pengenaan […]
WA only