Author: Admin 11
-
Realisasi Investasi Kawasan Industri Semester I Cuma Rp5 T
Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan realisasi investasi di kawasan industri hanya sekitar Rp5 triliun pada semester I 2021. Realisasi tersebut tak sampai 2 persen dari total investasi yang tembus Rp400 triliun. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan realisasi investasi di kawasan industri juga tak sampai 2 persen pada […]
-
Pemerintah Diimbau Sosialisasikan Mekanisme Penerapan Pajak Karbon
Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah diimbau aktif membangun jalur komunikasi yang lebih jelas dan transparan kepada dunia industri dan pelaku usaha terkait rencana penerapan pajak karbon. Hal ini bertujuan agar Indonesia mampu bersaing dengan pasar global. “Informasi dan penjelasan dari pemerintah mengenai mekanisme pajak karbon seperti sektor apa saja yang akan dikenakan pajak dan bagaimana cara […]
-
Kontribusi Pajak ke Negara Naik Jadi 65 Persen dalam 20 Tahun
Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim berbagai kebijakan reformasi perpajakan yang dijalankan pemerintah dalam 20 tahun terakhir berhasil menaikkan kontribusi pajak ke pendapatan negara yang semula hanya 22,81 persen pada 1983 menjadi 65,1 persen pada 2020. “Penerimaan pajak menjadi kontributor utama penerimaan negara,” ucap Ani, sapaan akrabnya saat rapat bersama Komisi XI […]
-
Kemenko Ekonomi: 429 Perjanjian Kerja Sama Manfaatkan ‘Deduction Tax’
Jakarta (ANTARA) – Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yulius mengatakan sebanyak 42 Wajib Pajak (WP) Badan telah memiliki 429 perjanjian kerja sama dengan 383 lembaga vokasi untuk memanfaatkan insentif super deduction tax. Meskipun sudah cukup banyak, menurut dia, jumlah tersebut relatif masih sedikit mengingat kebijakan ini sudah diterapkan sejak 2019. […]
-
Ramai-ramai Tolak Wacana Pajak Sembako Pemerintah
Jakarta, CNN Indonesia — Rencana pemerintah memungut pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sebagian bahan makanan atau sembako melalui revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) mendapatkan tentangan ekonom. Direktur Center of Economics and Law Studies Bhima Yudhistira menyebut penolakan dilakukan dengan empat alasan. Pertama, potensi salah sasaran karena rumitnya implementasi di […]
WA only