Author: Admin 11
-
Pelaku Industri Migas Minta Kontrak Eksisting Tak Kena Pajak Karbon
Rencana pemerintah menerapkan tarif pajak karbon sebesar Rp 75 ribu per kilogram karbon dioksida ekuivalen mendapat respon dari para pelaku industri hulu migas tanah air. Mereka meminta agar kontrak eksisting migas tidak dikenakan pajak karbon sesuai dengan contract sancity principle. Anggota DEN Satya Widya Yudha mengatakan pelaku usaha berharap pemerintah tidak menerapkan pajak karbon bagi […]
-
Harga Saham Emiten Properti Small Caps Naik Signifikan, Cek Rekomendasi Analis
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Harga saham sejumlah properti berkapitalisasi pasar kecil (small caps) naik cukup signifikan belakangan ini. Sebagai contoh, dalam seminggu terakhir sampai dengan Selasa (14/9), saham PT Karya Bersama Anugerah Tbk (KBAG) naik 15,79% menjadj Rp 66 per saham, PT Royalindo Investa Wijaya Tbk (INDO) meningkat 32,45% ke Rp 200, dan PT DMS Propertindo […]
-
Negara Kantongi Pajak Rp3,5 T dari Netflix Dkk
Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat realisasi setoran pajak digital mencapai Rp3,5 triliun per awal September 2021. Setoran pajak ini berasal dari 83 perusahaan yang berstatus pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). “Penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp3,5 triliun, ini yang tadinya tidak bisa kita collect,” ucap Ani, sapaan akrabnya, saat […]
-
Apakah Benar Penjual di E-Commerce tidak Bayar Pajak?
Jakarta, CNBC Indonesia – Pendiri sekaligus CEO Tokopedia William Tanuwijaya angkat bicara soal pajak di kalangan pelaku e-commerce. Ia membantah anggapan kalau penjual yang terlibat di market place seperti Tokopedia tidak pembayar pajak. “Semua penjual yang ingin bergabung, mereka itu secara kontrak sudah diikat wajib melaporkan dan membayar pajak sesuai ketentuan pajak undang-undang yang berlaku,” […]
-
Efek Domino Pajak Sembako bagi Rakyat
Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani secara resmi mengajukan kebijakan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang kebutuhan pokok alias sembako kepada Komisi XI DPR RI pada Senin (13/9). Rencana ini sebenarnya telah bocor publik sejak Juni 2021 lalu. Pemerintah menuliskan dalam dokumen atas revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum […]
WA only