Author: Admin 11
-
Bikin Rugi! Pengusaha Hingga Bankir Protes Rencana Pajak Baru
Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah telah menyampaikan draf revisi Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) kepada DPR RI. Pembahasan juga telah dilakukan beberapa kali antar keduanya. Saat ini pembahasan telah sampai pada tahap dengar pendapat dari para ahli dan badan usaha terkait dengan RUU KUP ini. Dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pelaku […]
-
Kata Sri Mulyani soal Utang dan Upaya Konsolidasi Fiskal
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan upaya pemerintah tetap menjaga utang serta mengembalikan defisit fiskal ke disiplin tiga persen dari PDB. Ia menyebut penjelasan mengenai utang dan konsolidasi fiskal ini tidak bisa sepotong-sepotong. Sri Mulyani mengatakan utang pemerintah naik karena kenaikan belanja sementara penerimaan negara turun imbas pandemi covid-19. Untuk menutup defisit anggaran tersebut, […]
-
Dirjen Pajak: ‘Core Tax’ baru dapat digunakan mulai 2024
Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo berharap sistem inti administrasi perpajakan atau “core tax” yang baru dapat digunakan dengan baik mulai 2024. “Jadi kami terus berupaya memperbaiki sistem administrasi, proses bisnis, termasuk kami dalam tahap sedang melakukan pembangunan sistem inti administrasi perpajakan (core tax) yang baru,” kata Suryo dalam diskusi daring yang diselenggarakan […]
-
Warga RI Siap-Siap, Deretan Pajak Ini Bisa Berlaku di 2022!
Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah saat ini tengah berupaya memperbaiki dan mereformasi sistem perpajakan di Indonesia. Ini tercermin dari revisi Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajaran Kementerian keuangan pun telah menyampaikan draf RUU KUP ini kepada DPR RI. Saat ini sudah dalam pembahasan dengan […]
-
Indonesia Baru Pungut 66,58 Persen dari Total Potensi PPN
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan bahwa Indonesia baru mengumpulkan 66,58 persen dari total Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya bisa dipungut. Menurut Hestu, pemungutan PPN belum maksimal karena terlalu banyak barang dan jasa yang dikecualikan dari pemungutan PPN dan fasilitas pembebasan PPN juga terlalu banyak. “Kita […]
WA only