Author: Admin 11
-
Pajak Karbon Dalam RUU KUP Dinilai Relevan dan Tepat
Bisnis.com, JAKARTA – Penerapan pajak karbon dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Umum Perpajakan (RUU KUP) menuai pro dan kontra di masyarakat. Penolakan terhadap rencana pungutan pajak karbon datang khususnya dari kelompok pengusaha karena dinilai dapat meningkatkan ongkos produksi sehingga pada akhirnya akan menaikkan harga barang dan jasa serta memperburuk iklim usaha. Di sisi lain, dukungan […]
-
DJP Baru Pungut Pajak 66 Persen dari Total Potensi PPN
Jakarta, CNN Indonesia — Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengungkapkan baru 66,58 persen dari total potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut dia, pemungutan PPN itu belum maksimal karena terlalu banyak barang dan jasa yang dikecualikan dari pemungutan PPN dan fasilitas pembebasan PPN juga terlalu banyak. “Kita punya […]
-
Kadin Respon Positif Rencana Pajak Karbon, Ada Beberapa Catatan Mesti Dipertimbangkan
BANJARMASINPOST.CO.ID- Rencana Pemerintah untuk melakukan revisi regulasi perpajakan, utamanya yang terkait dengan pajak lingkungan hidup seperti pajak karbon disambut positif oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Bagi Kadin Indonesia, upaya pemerintah untuk terus menjaga lingkungan hidup untuk keberlangsungan masa depan anak cucu harus didukung sekaligus didiskusikan secara cermat dan mendalam, terutama soal efek positif […]
-
Bencana Ini Lebih Seram, Sri Mulyani Sebut RI Butuh Rp3.561 T
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia butuh dana sebesar US$ 247,3 miliar atau Rp 3.561 triliun (kurs 14.416,7/US$) untuk mengurangi 1.081 juta ton karbon. Ini untuk merealisasikan Komitmen Paris (Paris Agreement) yaitu mencapai net zero emission. Menurutnya, ini juga sejalan dengan komitmen dan salah satu prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni […]
-
Reformasi Fokus pada Administrasi dan Kebijakan Perpajakan
JAKARTA – Pemerintah terus mendorong refromasi perpajakan, baik dari sisi administrasi maupun kebijakan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pajak terhadap masyarakat dan penerimaan negara. Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, berharap sistem inti administrasi perpajakan atau core tax yang baru dapat digunakan dengan baik mulai 2024. “Jadi, kami terus berupaya memperbaiki sistem administrasi, proses bisnis, termasuk kami dalam tahap sedang melakukan […]