Author: Admin 11
-
Ekonom Bhima Blejeti Sebagian Isi RUU Terkait Perpajakan
JAKARTA – Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies CELIOS, Bhima Yudhistira mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan belum terlalu mendesak untuk dilakukan. Pasalnya, pemulihan daya beli tidak merata di semua kelompok. Belum lagi, soal pemahaman dan data atas sebuah produk. “Misalnya beras premium mau dikenakan tarif PPN 10%, bagaimana dampak terhadap petani yang sulit membedakan mana […]
-
Serah Terima Beli Properti Bebas PPN Dikaji Dilakukan di 2022
Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah tengah mengkaji pemberian izin pengalihan serah terima pembelian properti yang memperoleh fasilitas bebas pajak pertambahan nilai (PPN) dari yang seharusnya diserahkan pada tahun ini menjadi tahun depan atau 2022 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kajian ini dilakukan karena ada permintaan dari masyarakat di berbagai daerah. “PPN DPT (ditanggung pemerintah) akan kita […]
-
RI Panen Pajak Digital Selama Pandemi Covid-19
JAKARTA – Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengatakan, adanya pajak digital yang potensial di masa pandemi tumbuh dengan sangat baik diharapkan dapat diatur dengan baik dan segera diimplementasikan agar menambah penerimaan tanpa mengganggu fairness. Dimulai dengan Perppu no 1 tahun 2020, dengan memasukan pemungutan PPn pada platform asing yang memberikan layanan jasa pada Indonesia […]
-
RUU KUP Dinilai Tak akan Dorong Penerimaan Negara, Ini Sebabnya
Merdeka.com – Pemerintah tengah menyiapkan instrumen pemungutan pajak yang bisa diandalkan tahun depan atau 2022. Upaya itu ditujukan dengan melanjutkan komitmen reformasi birokrasi perpajakan, bersamaan dengan revisi RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). RUU ini merupakan perubahan kelima atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP. Pengamat Ekonomi IndiGo Network, Ajib Hamdani menilai, draf […]
-
Pengusaha Tolak Klausul Pajak Karbon Dalam RUU KUP
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama dengan Komisi XI DPR RI tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Namun beleid tersebut menuai penolakan dari para pengusaha, terutama adanya klausul soal pajak karbon yang tertuang dalam Pasal 44G […]
WA only